TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan dua nama lain berpotensi jadi bakal calon gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 mendatang. Berita ini masuk sebagai jawara Top 3 Metro hari ini.

Gembong membeberkan mekanisme pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilu 2024. Menurutnya ada tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon yang akan diusung pada Pilgub DKI 2024 itu. "DPD PDIP diberikan kewenangan untuk melakukan penjaringan bakal calon gubernur yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 17 Januari 2023.

Di posisi 2 Top 3 Metro ada berita Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI mengantisipasi kemacetan akibat demo ribuan kepala desa, Selasa pagi, kemarin.

Adapun di posisi 3 adalah berita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa sore menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan informasi, tim KPK tiba di kantor DPRD DKI sekitar pukul 15.30 WIB. Juru bicara KPK Ali Fikri, upaya geledah paksa dari penyidik KPK ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Ia pun membenarkan bahwa penggeledahan ini merupakan upaya tim penyidik untuk mendapatkan bukti dalam kasus tersebut.

Berikut ini Top 3 Metro hari ini:

1. Gibran dan Risma Berpeluang ke Pilgub DKI 2024, Gembong Beber Mekanisme Pemilihan Calon

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono membeberkan mekanisme pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilu 2024. Menurutnya ada tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon yang akan diusung pada Pilgub DKI 2024 itu. "DPD PDIP diberikan kewenangan untuk melakukan penjaringan bakal calon gubernur yang nanti akan diusung oleh PDI Perjuangan," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 17 Januari 2023.

Setelah ada nama yang dijaring, partai akan menyaring lagi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Nantinya hasil tersebut akan ditetapkan oleh tingkat paling tinggi tersebut. Gembong menuturkan belum ada proses yang dilakukan dalam tahap itu oleh PDIP. Namun hanya sebatas diskusi oleh para kader di internal partai. "Kami belum membuka penjaringan itu. Tetapi dari hasil diskusi beberapa kader kita sudah mendiskusikan beberapa kader yang kami anggap berhasil memimpin daerahnya," katanya.

Dia menjelaskan, kader yang dianggap berhasil memimpin suatu daerah akan disesuaikan karakteristik kepemimpinannya dengan Kota Jakarta. Nantinya juga akan ada evaluasi dari nama yang sudah jadi bakal calon.

Gembong berpendapat bahwa tahapan untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih panjang. Anggota DPRD DKI Jakarta itu juga tidak ingin menyebutkan satu nama yang menurutnya bakal maju untuk kursi DKI 1. "Jadi masih panjang tahapan yang mesti kami lalui," tuturnya.

Sebelumnya, Gembong Warsono menyebutkan terdapat empat nama bakal calon gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 mendatang. Salah satunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming.

Menurut Gembong, Gibran mampu melanjutkan kerja wali kota Solo terdahulu sehubungan dengan penataan Kota Surakarta. Gibran memang belum membuat prestasi besar, tapi dinilai telah menjaga kesinambungan dan menciptakan inovasi berupa penataan kota. "Karena kalau bicara prestasi luar biasa, ya mereka baru berapa bulan menjabat sebagai wali kota," kata Gembong saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 12 Januari 2023.

Selain Gibran, tiga nama yang juga berpotensi sebagai calon gubernur potensial di Pilkada DKI 2024 yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Keempatnya merupakan kader dari partai PDI Perjuangan.

2. Demo Kepala Desa di Depan DPR, Polda Metro Jaya Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI mengantisipasi kemacetan akibat demo ribuan kepala desa, Selasa pagi. Tampak ribuan kepala desa (kades) berseragam coklat memadati jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR/MPR.

"Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain," demikian imbauan di akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Akibat demo para kepala desa itu terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menjelang Gedung DPR/MPR.

Dalam demo hari ini, para kepala desa dari seluruh Indonesia mendatangi kantor DPR RI untuk menggelar aksi damai. Dalam demo di DPR itu, para kades itu menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

3. Geledah DPRD DKI Selama Lima Setengah Jam, Penyidik KPK Bawa Sejumlah Koper

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa sore menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan informasi, tim KPK tiba di kantor DPRD DKI sekitar pukul 15.30 WIB.

Juru bicara KPK Ali Fikri, upaya geledah paksa dari penyidik KPK ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Ia pun membenarkan bahwa penggeledahan ini merupakan upaya tim penyidik untuk mendapatkan bukti dalam kasus tersebut.

Setelah melakukan penggeledahan selama kurang lebih lima setengah jam, sejumlah penyidik KPK keluar dari Gedung DPRD sekitar pukul 20.58 WIB. Mereka pun keluar dari sejumlah pintu dan langsung menuju ke mobil yang telah menunggu di depan kantor DRPD DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan Tempo, mereka juga terlihat membawa sejumlah koper yang diperkirakan berjumlah tujuh buah. Tanpa menanggapi pertanyaan dari para awak media yang menunggu, mereka langsung bergegas memasukkan koper-koper tersebut ke dalam enam mobil.

Adapun Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi menyatakan terbuka terhadap langkah KPK dalam penggeledahan yang dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta malam ini. Ia pun memberikan dukungan terhadap proses penyelidikan yang tengah dilakukan KPK.

Meski begitu, politikus PDIP ini mengaku belum mengetahui secara pasti perkara apa yang membuat KPK melakukan penggeledahan tersebut. Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.

"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa malam.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.