Demo Kepala Desa di Depan DPR, Polda Metro Jaya Lakukan Pengalihan Arus Lalu Lintas

Ilustrasi Petugas Pengaman Demonstrasi/unjuk rasa/ Petugas Anti Huru-hara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI mengantisipasi kemacetan akibat demo ribuan kepala desa, Selasa pagi. Tampak ribuan kepala desa (kades) berseragam coklat memadati jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR/MPR. 

"Diimbau masyarakat yang menuju gedung DPR/MPR RI agar mencari jalan alternatif lain," demikian imbauan di akun Instagram Ditlantas Polda Metro Jaya @TMCPoldaMetro di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

Akibat demo para kepala desa itu terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menjelang Gedung DPR/MPR. Pintu  tol keluar di depan DPR juga ditutup dan pengguna dialihkan keluar ke pintu tol berikutnya.    

Ditlantas Polda Metro Jaya melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR RI mulai pukul 06.00.

Skema pengalihan arus lalu lintas itu sebagai berikut:
1. Arus lalu lintas dari arah Jalan Gatot Subroto diarahkan ke Jalan Gerbang Pemuda.
2. Arus lalu lintas dari arah Slipi menuju Jalan Gerbang Pemuda dialihkan ke arah Semanggi.
3. Arus lalu lintas dari Tol dalam kota yang akan keluar di "off ramp" Pulo Dua dialihkan ke arah Tomang.
4. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah ke Gedung DPR/MPR harus putar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda kembali.
5. Arus lalu lintas dari Jalan Pemuda yang akan mengarah ke Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Asia Afrika
6. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan mengarah Jalan Gelora dialihkan ke Jalan Tentara Pelajar.

Dalam demo hari ini, para kepala desa dari seluruh Indonesia mendatangi kantor DPR RI untuk menggelar aksi damai. Dalam demo di DPR itu, para kades itu menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. 

Baca juga: Top 3 Metro: Demo Buruh Tolak PHK Sepihak, Sodetan Ciliwung Beroperasi Maret untuk Atasi Banjir






Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

4 jam lalu

Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

APDESI disorot usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. sebut Luhut Ketua Dewan Pembina, terakhir tuntut jabatan Kades 9 tahun.


Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

14 jam lalu

Dukung Jokowi 3 Periode Lalu Tuntut 9 tahun Jabatan Kades, Ini Profil Surta Wijaya Ketua Umum DPP Apdesi

Surta Wijaya Ketua DPP Apdesi yang juga Kepala Desa Babakan Asem, Teluk Naga, Tangerang periode 2019-2025. Ini kontroversinya dukung Jokowi 3 periode.


Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

1 hari lalu

Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Dukung Jabatan Kepala Desa 9 Tahun

Hasto menyebut periodisasi masa jabatan kepala desa beberapa kali mengalami perubahan.


Inilah Sejarah di Balik Pembentukan Desa di Indonesia

1 hari lalu

Inilah Sejarah di Balik Pembentukan Desa di Indonesia

Walau sudah terbentuk sejak lama, banyak ahli belum bisa memastikan kapan sejatinya desa terbentuk dan mulai mengorganisir kehidupan masyarakat.


Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

1 hari lalu

Uji Materi UU Desa ke MK, Penggugat Minta Jabatan Kades Cukup 5 Tahun Seperti Presiden

Seorang warga bernama Eliadi Hulu mengajukan gugatan materiil terhadap UU Desa yang mengatur masa jabatan kepala desa ke Mahkamah Konstitusi


Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

2 hari lalu

Cerita Pertemuan PDIP dan Kepala Desa di Ngawi Bahas Usul Jabatan 9 Tahun

Ony ikut membantah tudingan PDIP memobilisasi kepala desa untuk menyuarakan jabatan 9 tahun.


Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

3 hari lalu

Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.


Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

3 hari lalu

Persatuan Perangkat Desa Indonesia Bawa Tiga Tuntutan ke Senayan, Ini Tanggapan DPR

DPR RI memberikan tanggapan atas aksi unjuk rasa Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Senayan, Jakarta.


Perangkat Desa Ajukan 3 Tuntutan dalam Demo Jilid III di Depan Gedung DPR

3 hari lalu

Perangkat Desa Ajukan 3 Tuntutan dalam Demo Jilid III di Depan Gedung DPR

Perangkat desa kembali menanyakan soal status kepegawaian mereka dan menolak perubahan masa jabatan mereka seperti Kepala Desa.


Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

3 hari lalu

Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?

Aturan masa jabatan Kades dalam UU Desa pernah diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi.