Ruangannya Ikut Digeledah KPK, Politikus PDIP Cinta Mega: Cari Data

Kamis, 19 Januari 2023 07:03 WIB

Anggota Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP, CInta Mega. Foto: Dokumentasi DPRD DKI Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, membenarkan ruang kerjanya ikut digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

“Iya, mencari data-data dokumen pembahasan lalu yang diambil datanya yang ada di Komisi C. Saya tidak mengeluarkan statement apa-apa karena pembahasan terbuka,” kata Cinta Mega, Rabu, 18 Januari 2023.

Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI itu mengatakan dirinya sebagai anggota dewan tidak tahu menahu soal belanja dinas. Sebab, hanya membahas seberapa perlunya dinas tersebut diberikan pagu. “Saya akan mendukung jika diperlukan data-data,” ujarnya.

Baca juga: KPK Geledah DPRD DKI di Kasus Tanah Pulogebang, Direncanakan untuk Rumah DP 0 Rupiah

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono membenarkan ruang kerja koleganya itu ikut digeledah KPK. “Lantai 8 di ruang Bu Cinta Mega, bukan ruang Ketua Fraksi,” kata Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu, 18 Januari 2023.

Advertising
Advertising

Gembong mengaku tidak mengetahui secara detail dokumen dan benda apa saja yang dibawa tim penyidik KPK. Sebab, ia tidak berada di lokasi saat penggeledahan terjadi. “Pertama memang saya kemarin nggak ke kantor. Kemarin saya dapat info dari Sekwan (Sekretaris Dewan) kira-kira jam 6,” ujarnya.

Diketahui bahwa ruang Fraksi PDIP berada di lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta. “Saya tanya yang diperiksa siapa, ruang Bu Cinta. Apa yang dibawa kita nggak tahu, nggak di kantor juga,” ucapnya.

Selain itu, politikus PDIP itu mengaku tak tahu menahu soal hubungan Cinta Mega dan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan yang tengah ditelusuri KPK. Namun, Gembong menyampaikan Cinta Mega sudah menjadi anggota dewan sejak periode 2014-2019. “Kita nggak tahu, kalau keterkaitan yang tahu KPK, KPK sama yang bersangkutan, saya nggak tahu,” kata dia.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik menggeledah enam ruang kerja di gedung DPRD DKI Jakarta. “Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Ali.

Penggeledahan yang dilakukan Selasa malam berhubungan dengan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Menurut Ali, sejumlah barang bukti ditemukan tim penyidik KPK pada saat penggeledahan tersebut. Bukti-bukti itu mulai dari dokumen hingga alat bukti elektronik.

MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Wartawan Dilarang Masuk Gedung DPRD DKI Pasca Penggeledahan KPK

Berita terkait

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

50 detik lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

3 jam lalu

Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

4 jam lalu

Gus Muhdlor Ditahan, Wakil Bupati Sidoarjo Dilantik Jadi Plt Bupati

Gus Muhdlor dilarang menjalankan tugas sebagai bupati jika sedang menjalani masa tahanan.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

4 jam lalu

Praperadilan Eks Kepala Rutan KPK Ditolak, Pengacara Tidak Sependapat dengan Putusan Hakim

Pengacara eks Kepala Rutan KPK menghormati putusan praperadilan meski tidak sependapat dengan hakim.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

4 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

4 jam lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

4 jam lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

5 jam lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

6 jam lalu

Praperadilan Bekas Kepala Rutan KPK Ditolak, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan eks Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Achmad Fauzi

Baca Selengkapnya

Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

8 jam lalu

Pilkada Jawa Timur, Figur Khofifah Menguat di Internal PDIP

PDIP masih melakukan penjaringan calon yang akan diusung dalam Pemilihan Kepada Daerah atau Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya