Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat

Reporter

Tempo.co

Jumat, 3 Februari 2023 08:42 WIB

Presiden Joko Widodo (tiga kanan) saat meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Senin 24 Januari 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler yang banya dibaca di kanal Metro Tempo masih menyangkut soal polemik Sodetan Ciliwung. Proyek yang memantik perdebatan soal mangkrak 6 tahun dan siapa yang bikin mangkrak.

Pemerintah Pusat, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi dan anak buahnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut proyek pengendalian banjir di Jakarta ini telah mangkrak selama 6 tahun.

Kendati tidak menunjuk hidung secara langsung, publik bisa menebak kemana arah tudingan Jokowi dan Basuki itu dituju. Masyarakat bisa dengan mudah menangkap, bahwa jari Jokowi dan Basuki sedang mengarah ke Anies Baswedan, Gubernur DKI yang menjabat periode 2017-2022.

Namun, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan Sodetan Kali Ciliwung sepenuhnya merupakan proyek pemerintah pusat, baik itu untuk pembangunan maupun untuk pembebasan lahannya.

Jadi siapa yang bikin sodetan Ciliwung mangkrak?

Advertising
Advertising

Berikut 3 berita terpouler di kanal Metro pagi ini:

1. Jokowi Sebut Sodetan Kali Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, DKI: Anggaran dan Pembangunan Wewenang Pemerintah Pusat

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung. Sebab, pembangunan ataupun pembebasan lahan sodetan merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Tidak dianggarkan, itu kewenangan pusat (Kementerian PUPR)," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi D Bidang Pembangunan di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Yusmada menegaskan pembebasan lahan Sodetan Ciliwung dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan fisik sodetan sepanjang 1,2 kilometer itu juga tanggung jawabnya Kementerian PUPR.

Sementara Pemprov DKI berperan dalam proses pra-perencanaan pembangunan sodetan, yaitu penentuan lokasi (penlok) sebagaimana arahan dari Kementerian PUPR. Selain itu, Pemprov juga bertugas mendata warga dan menyiapkan tempat tinggal bagi warga yang terdampak pemebebasan lahan.

"Pembebasan lahannya, ada proses namanya pra-perencanaan, ujungnya adalah penlok. Disitulah peran kami. Jadi peran kami ada di pra-perencanaan,” terang dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek Sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur siap diuji coba sebelum rencana pengoperasian pada April 2023.

“Secara teknis dan lainnya sudah selesai, tinggal dites,” ucap Kepala Sekretariat Presiden itu.

Baca selengkapnya di sini

<!--more-->

2. Heru Budi Mengaku Tidak Tahu Soal Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui soal dugaan persengkokolan tender proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III yang melibatkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengusut kasus tersebut.

“Saya belum tahu, nanti saya tanya Inspektorat. Benar belum tahu,” kata dia di Pluit, Jakarta Utara, Kamis, 2 Februari 2023.

Sebelumnya, KPPU menerima laporan publik ihwal dugaan persekongkolan tender pada revitalisasi TIM Tahap III (pekerjaan interior). Terlapor adalah pelaksana tender, yakni PT Jakarta Propertindo (terlapor I), PT Pembangunan Perumahan (terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama (terlapor III).

KPPU menduga proses tender pengerjaan revitalisasi TIM Tahap III melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin menyebut semua itu sudah ada proses dan aturannya. "Kan, ada prosesnya, kan. Ada aturannya. Biar aturannya yang berjalan," kata dia usai rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 31 Januari 2023.

Baca selengkapnya di sini

<!--more-->

3. 9 Adegan Rekonstruksi Ulang Kecelakaan Mahasiswa UI, Firman: Polda Metro Jaya Libatkan TAA

Polda Metro Jaya melibatkan tim "Traffic Accident Analysis" (TAA) Korlantas Polri dalam rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Indonesia atau mahasiswa UI pada Kamis, 2 Februari 2023. "Ada 'Traffic Accident Analysis' kita turunkan," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi kepada wartawan di Jakarta.

Firman menjelaskan pengerahan tim tersebut untuk memperjelas kronologi kecelakaan tersebut. "Kami pakai untuk memperkuat, memastikan simulasi sebenarnya apa sih yang terjadi. Masih sempat enggak sih seseorang itu melakukan tindakan pencegahan, itu nanti akan terlihat di sana," kata Firman seperti dikutip dari Antara.

Personel Polda Metro Jaya juga menunjukkan adegan dalam rekonstruksi ulang kecelakaan yang menewaskan MHA di Jagakarsa, Jakarta Selatan. "Ada sembilan adegan yang direkonstruksi," kata pimpinan rekonstruksi Iptu Arif S.

Rekonstruksi ulang pada ini dilakukan sebagai komitmen Polda Metro Jaya atas hasil asistensi dan konsultasi serta diskusi dengan sejumlah pihak. Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi ulang kasus kecelakaan yang menewaskan MHA, mahasiswa Universitas Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis.

Berdasarkan dari informasi yang diterima, Polda Metro Jaya menghadirkan sembilan saksi, yakni FY, FAP, A, AS (ahli waris MHA), AF, MF, IH, MR dan AP.

Baca selengkapnya di sini

Baca juga: Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

Berita terkait

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

7 menit lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

2 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

3 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

3 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

3 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

4 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

5 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

5 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

6 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Jokowi Disebut Ajukan Budi Gunawan Masuk Kabinet Prabowo

Pengajuan nama Budi Gunawan oleh Jokowi, kata narasumber yang sama, bertujuan untuk meluluhkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri.

Baca Selengkapnya