TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono punya jawaban untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Yakni dengan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Menurut Heru, kemacetan di Jakarta akan banyak berkurang bila Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.

“Mungkin berkurang. Saya tidak tahu berkurang berapa,” kata Heru di Balai Kota Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 9 Februari 2023.

Heru belum menyebutkan perkiraan atau proyeksi persentase pengurangan kemacetan di Jakarta setelah tak lagi jadi Ibu Kota, dan IKN di Kalimantan mulai berjalan.

Menurut dia, perlu penelitian komprehensif untuk mengetahui pengaruh pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur, khususnya terkait kemacetan.

"Itu perlu penelitian. Kalau Badan Pusat Statistik (BPS) ada program itu, silakan diteliti saja,” katanya usai rapat koordinasi dengan BPS Pusat terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Jakarta tetap macet meski sudah ada IKN

Meski Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota Negara, menurut Heru ekonomi Jakarta akan tetap bergeliat. Alasannya, infrastruktur di Jakarta yang sudah matang, tetap akan menjadi daya tarik untuk investasi.

“Tapi namanya DKI itu, infrastruktur sudah jadi. Walau pun sudah pindah IKN, pasti ada pembangkit ekonomi baru, pasti orang masih investasi di Jakarta,” katanya.

Dengan begitu, ia juga memperkirakan Jakarta masih tetap ada macet, namun dengan tingkat yang sudah berkurang.

“Orang pindah ke IKN tidak bawa mobil. Mobil masih di Jakarta, masih jalan-jalan, tetap saja kemacetan di Jakarta, cuma mungkin berkurang,” imbuh Heru.

Belakangan, masyarakat mulai merasakan kemacetan di Jakarta yang semakin parah. Di sejumlah ruas jalan, laju kendaraan mulai tersendat lama.

Kemacetan di Jakarta semakin parah

Tahun 2022 lalu saja, Polda Metro Jaya menyebutkan tingkat kemacetan pada kuartal pertama 2022 telah mencapai sekitar 48 persen.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman memperkirakan indeks kemacetan di Jakarta saat ini diperkirakan sudah mencapai di atas 50 persen seiring terkendalinya pandemi COVID-19 dan dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun jumlah kendaraan yang lalu lalang di DKI Jakarta, lanjut dia, diperkirakan mencapai sekitar 22 juta unit per hari.

“Pada 2019 indeks kemacetan di Jakarta 53 persen. Kalau sudah 50 persen itu sudah mengkhawatirkan,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI, Selasa, 24 Januari 2023.

PPKM dicabut mendorong mobilitas masyarakat

Desember 2022 lalu, Latif Usman mengatakan kemacetan di Jakarta mengalami peningkatan. Kondisi itu, kata dia, karena aktivitas masyarakat kembali pulih setelah pandemi Covid-19 melandai.

Puncak kemacetan di Jakarta terjadi pada pukul 06.00-08.00, atau pada saat orang berangkat beraktivitas setelah pemerintah melonggarkan pembatasan kapasitas perkantoran dan pusat bisnis.

"Otomatis masyarakat untuk produktivitas tinggi sekali, tidak ada pembatasan. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Pergerakan transportasi semakin besar," ujarnya.

Sejumlah proyek pembangunan yang menyebabkan luas jalan menyempit juga mempengaruhi tingkat kemacetan. Seperti proyek pembangunan busway, MRT dan perbaikan jalan, juga berkontribusi pada kemacetan.

"Ini juga mengganggu arus lalu lintas. Mudah-mudahan, kalau pembangunan sudah selesai bisa mempercepat arus," kata Latif.

Ditlantas Polda Metro Jaya sudah mengusulkan sejumlah solusi untuk mengatasi kemacetan. Pengaturan jam masuk kantor, misalnya, masih dalam pembahasan para pemangku kepentingan. Polda Metro juga mendukung penggunaan transportasi massal.

Latif juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas, karena tertib lalu lintas adalah salah satu langkah mengurangi kemacetan. "Paling utama yaitu mari mematuhi aturan lalu lintas dan mari manfaatkan angkutan umum baik kereta maupun TransJakarta. Angkutan umum harus kita sukseskan," ujarnya.

Jokowi titip PR kemacetan kepada Heru Budi Hartono

Kemacetan menjadi salah satu PR yang disampaikan secara khusus oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Heru Budi Hartono saat awal dilantik sebagai Penjabat Gubernur DKI, menggantikan Anies Baswedan. Selain masalah banjir dan tata kota.

"Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin, 10 Oktober 2022.

Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat, 7 Oktober 2022. Ia kemudian dilantik pada 16 Oktober oleh Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Polda Metro Sebut Kemacetan Lalu Lintas Jakarta Telah Seperti sebelum Pandemi Covid-19, Tak Nyaman