TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sejalan dengan pernyataannya tentang Raperda jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing).

Menurut Ismail, ada dua pernyataan Syafrin mengenai Raperda ERP yang dianggap bertolak belakang.

"Saya sedang mengkonfirmasi, karena dari statement terakhir yang saya pantau di media ada dua hal yang kayaknya saling bertolak belakang. Yang satu pernyataan akan ditarik kembali, yang kedua akan diakomodir," kata Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.

Ismail mengatakan, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Syafrin untuk mendapatkan konfirmasi. Nantinya, pernyataan dari Syafrin tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi B untuk memberikan pandangan dalam Bapemperda atas nama komisi. "Ini (Raperda ERP) sebenarnya kewenangannya Bapemperda," ujarnya.

Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengubah pernyataannya soal rencana akan menarik Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) dari DPRD DKI. Raperda ini salah satunya mengatur soal jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

Baca juga: Pengemudi Ojol Tetap Tolak ERP Meski Dishub DKI Janji Angkutan Online Dikecualikan

Demonstrasi pengemudi ojek online

Pernyataan Syafrin yang akan menarik Raperda PL2SE ini disampaikannya di depan para pengemudi ojek online (ojol) yang sedang menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI pada 8 Februari 2023 lalu. Namun, beberapa hari setelahnya Syafrin meralat pernyataannya tersebut.

“Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan (DPRD), karena masih dalam pembahasan di dewan,” kata Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Februari 2023.

Dalam pernyataan terbarunya, Syafrin menegaskan tidak ada penarikan Raperda, melainkan mengomunikasikan dan mengkaji lebih dalam terhadap materi jalan berbayar ERP. “Dikomunikasikan untuk kami kaji lebih komprehensif dengan melibatkan kembali seluruh stakeholder,” ujarnya.

Pilihan Editor: Pengamat Nilai Ojol Tetap Harus Kena Tarif ERP Jakarta

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.