Perlu Investasi Triliunan, DPRD DKI Kaji Keterlibatan BUMD dalam Pembangunan SJUT

Reporter

Antara

Jumat, 10 Maret 2023 14:01 WIB

Petugas Dinas Bina Marga DKI Jakarta menata instalasi kabel yang semrawut di kawasan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Oktober 2021. Pelaksanaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu / Ducting di DKI Jakarta bertujuan memindahkan kabel udara kedalam tanah sekitar 1,5 meter, sehingga tingkat keamanan meningkat dan juga dapat memperpanjang umur kabel. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mengkaji keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) demi meringankan beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Akan jauh lebih efektif kerja sama antara Pemprov DKI dengan BUMD. Kalau hanya penugasan, maka Pemprov DKI perlu memberikan penyertaan modal," ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono seperti dikutip dari Antara, Kamis, 9 Maret 2023.

Penegasan tersebut karena saat ini revisi Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas sedang membahas secara maraton pasal per pasal.

Ia juga meyakini apabila Pemprov DKI melakukan kerja sama dengan BUMD, maka pembuatan SJUT bisa lebih optimal dibandingkan hanya pemberian penugasan.

"Contoh penugasan yang saat ini diberikan ke Sarana Jaya, sampai hari ini belum dikerjakan, artinya tidak ada kepastian. Tapi kalau itu kerja sama maka akan lebih efektif," kata Gembong menambahkan.

Advertising
Advertising

Meski demikian, anggota Bapemperda Andyka mengimbau agar mekanisme pembuatan SJUT yang melibatkan BUMD ataupun pihak ketiga dikaji kembali, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

"Dicek aturannya, BUMD DKI punya kekayaan yang dipisahkan. Coba dikaji lagi. Masih banyak yang harus dijelaskan secara komprehensif. Jangan sampai menyulitkan diri sendiri dan jangan ada regulasi yang ditabrak," katanya.

Adapun Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan anggaran yang diperlukan untuk membuat SJUT cukup besar, sehingga BUMD diharapkan mampu membantu menyukseskan penataan kota ini.

Hari mengatakan pembangunan SJUT memerlukan investasi yang mahal. Padahal di saat yang ada pekerjaan memperbaiki jalan, mengatasi kemacetan, banjir maupun untuk mendorong supaya ekonomi bangkit kembali.

"Kalau SJUT pemerintah yang akan bangun, butuh berapa triliun? Sehingga pemerintah belum mampu. Jadi opsi kita penugasan di BUMD DKI, kerja sama Pemda dengan badan usaha," katanya.

Pilihan Editor: Anak Usaha Jakpro Gandeng Swasta Bangun 48 Kilometer SJUT di Jakarta Selatan

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

6 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

11 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

18 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

28 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Bersama Jakpro dan BUMD Gelar Sembako Murah

32 hari lalu

Pemprov DKI Bersama Jakpro dan BUMD Gelar Sembako Murah

Sembako Murah Ramadan ini bertujuan dalam rangka membantu program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat di bulan Ramadan

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

39 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

45 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

47 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

50 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

51 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya