PKS Tak Soal Heru Budi Data Pendatang Baru Asal Tak Melarang Tinggal di Jakarta

Jumat, 28 April 2023 10:20 WIB

Pemudik tiba di Jakarta menggunakan Kereta Cikuray dari Stasiun Garut, di Stasiun Pasar Senen, Selasa, 25 April 2023. KAI Daop 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 terjadi mulai 24-26 April 2023 yang bertepatan dengan berakhirnya masa cuti Lebaran. Diperkirakan, sebanyak 40 ribu penumpang akan tiba di Jakarta, yakni 23.400 penumpang dari Stasiun Pasar Senen dan 14.600 dari Stasiun Gambir. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Fraksi PKS, Karyatin Subiantoro mendukung kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang akan mendata para pendatang baru usai libur lebaran.

“Menurut saya sebagai pandangan Komisi A itu hal yang bagus. Selama tidak melarang kalau imbauannya adalah mendata bukan melarang itu bagus,” kata dia kepada Tempo, Kamis, 27 April 2023.

Menurut Karyatin, melarang pendatang baru masuk ke Jakarta tidak dibenarkan. “Setiap warga negara siapa pun mereka dari Indonesia punya hak yang sama untuk datang,” ujarnya.

Namun, bagi para pendatang juga perlu diingat adalah ketika datang ke Jakarta ada hak dan kewajiban yang sama, yaitu menjaga ketertiban, keamanan, dan kerapihan.

“Ketika mereka datang ke Jakarta kemudian memberikan kenyamanan, ketertiban, kerapihan, dan keamanan, maka itu menjadi hak dan tanggung jawab yang sama,” kata politikus PKS DKI itu.

Advertising
Advertising

Karyatin menilai bahwa pendataan terhadap pendatang bertujuan untu mengetahui secara persis posisi dan petanya kependudukannya DKI. Oleh karena itu, ketika para pendatang diharuskan punya tempat tinggal di Jakarta merupakan suatu yang wajar.

“Jangan sampai ketika mereka datang ke Jakarta tapi tidak tahu di mana mereka akan tinggal, maka harus ada yang menjamin,” katanya.

Sebab, Pemerintah Provinsi DKI jakarta harus menghitung dengan angka rasio indeks pembangunan manusia.

“Misalnya tinggal di Jakarta dan kemudian menetap ini akan menjadi hitungan-hitungan khusus yang harus diperlakukan oleh Pemprov DKI ketika menghitung dengan angka rasio indeks pembangunan manusia,” ucap Sekretaris Komisi A itu.

Karyatin berpendapat bahwa pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta, apakah pendatang baru dari daerah itu memiliki skill, kemampuan yang kemungkinannya mereka bisa survive hidup di DKI.

“Tetapi ketika tidak mempunyai skill, maka langkah selanjutnya harus dipetakan, siapa yang bertanggung jawab untuk di Jakarta, apakah kemudian ada yang menjamin di mana mereka tinggal,” kata dia.

Sebab, ucap dia, untuk hidup di Jakarta harus punya keterampilan, sehingga tidak menjadi beban yang menyusahkan pihak lain. Menurut dia, jangan sampai para pendatang baru yang tak punya keterampilan menjad salah satu faktor penyebab kerawanan sosial.

“Karena sampai sekarang Jakarta termasuk apa yaa, kalau dulu ada namanya lagu Kejamnya Ibu Tiri Tidak Sekejam Ibu Kota,” tuturnya.

Pilihan Editor: Pendatang Baru di Jakarta Akan Didata, Mayoritas SLTA ke Bawah dan Penghasilan Rendah

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

5 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

21 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya