TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemprov DKI menjamin penerima KJP Plus lulusan SMA/SMK mendapatkan lapangan pekerjaan. Lukmanul kasihan banyak penerima KJP Plus yang mejadi pengangguran.

“Kasihan sekali adik-adik penerima KJP Plus ini setelah lulus sekolah banyak yang menganggur dikarenakan kesulitan mendapat pekerjaan, serta tidak sebandingnya antara lulusan dan jumlah kebutuhan tenaga kerja,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Juni 2023.

Anggota Komisi C Bidang Keuangan itu menjelaskan KJP Plus adalah program pemerintah untuk membantu pembiayaan sekolah bagi warga tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan minimal sampai tamat SMA/SMK dengan pembiayaan penuh dari APBD DKI Jakarta.

“Adapun jumlah penerima KJP Plus tahap 1 pada 2023, dalam informasi dari akun Instagram Disdik DKI mencapai 64.936 peserta didik,” ujarnya.

Dari jumlah penerima KJP Plus tersebut, 64.486 adalah siswa SMA dan 107.027 siswa SMK.

Lukmanul mengatakan salah satu penyumbang tingkat pengangguran terbanyak adalah dari lulusan SMA/SMK. Pada saat ini tingkat pengangguran terbuka di Jakarta pada Februari 2023 adalah 397.623 orang atau setara 7,57 persen.

“Kemiskinan dan pengangguran angkanya sudah sangat luar biasa,” ucap anggota legislatif itu.

Menurutnya, lulusan SMA dan SMK penerima KJP Plus seharusnya diberikan pelatihan upgrade skill, serta dijadikan pegawai kontrak atau direkomendasikan di seluruh perusahaan di DKI Jakarta. “Mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan tentunya BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta harus terlibat,” kata Lukmanul.

Pilihan Editor: Respons DPRD DKI soal BPK yang Temukan Rp197 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Mandek