Politikus PKS Sebut Formula E 2023 Minim Dukungan

Rabu, 14 Juni 2023 17:29 WIB

Akses masuk area AGI Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara bagi pemegang tiket jenis Circuit Festival 3 pada hari pertama Formula E, Sabtu, 3 Juni 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyoroti minimnya dukungan terhadap pelaksanaan ajang balap Formula E 2023 di Ancol awal Juni lalu. Padahal, menurut dia, lomba mobil listrik itu dipuji oleh banyak pihak.

"Indikasinya? bahwa sampai last minute, itu masih ada kesulitan mengoptimalkan menggandeng sponsorship," ujar dia di kantornya, Rabu 14 Juni 2023.

Ismail menyayangkan dukungan dan pujian terhadap Formula E datang justru sesudah acara balap mobil listrik internasional itu berakhir. Ia mengatakan seharusnya dukungan terhadap pelaksanaan Formula E sudah seharusnya dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan acara balap itu.

"Padahal, di last minute itu kita banyak dapatkan banyak pujian dan dukungan yang diberikan berbagai pihak, dan ini yang kita harapakan," kata Ismail.

Anggota DPRD itu mengatakan Formula E memiliki potensi bagus untuk Jakarta. Ia menyebut Jakarta E-Prix bisa jadi ajang untuk mendorong ekonomi Ibu Kota.

Advertising
Advertising

"Di antaranya adalah bukan hanya mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar dalam penyelenggaraan formula E, tapi juga punya efek domino terhadap pariwisata dan ekonomi Jakarta," ujar dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memberikan pujian terhadap penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023. Panitia telah menyusun acara sedemikian rupa sehingga warga Jakarta maupun luar Ibu Kota bisa menikmati acara itu. "Kita syukuri bisa berlangsung dua hari dan ini merupakan suatu prestasi. Mengapa? karena ini bisa memberikan kesempatan warga Jakarta dan luar untuk menikmatinya," kata Ismail.

Pilihan Editor: Bamsoet Apresiasi Panitia dan Pendukung Formula E 2023 Seri 10 dan 11

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

16 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

22 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

29 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

39 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

50 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

56 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

58 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya