Politikus PKS soal Formula E 2023: Sayangkan Minimnya Dukungan hingga Sebut Punya Potensi Bagus untuk Jakarta

Reporter

Tempo.co

Kamis, 15 Juni 2023 18:24 WIB

Pembalap tim Maserati MSG Racing Maximilian Gunther (depan) diikuti pembalap tim Avalanche Andretti Jake Dennis saat balapan Formula E 2023 Jakarta seri ke-11 di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Jakarta, Ahad, 4 Juni 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - DKI Jakarta memprakarsai pelaksanaan Formula E 2023 pada tanggal 3 dan 4 Juni lalu. Pelaksanaan ajang balap ini tetap dilakukan di Sirkuit Formula E di Ancol.

Ajang balap Formula E ini sempat dipertanyakan berbagai pihak sebelum pelaksanaannya. Alasannya, hingga sepekan sebelum pelaksanaan balap tersebut, sponsor Formula E belum diumumkan kepada publik.

Meski demikian, sejumlah perusahaan akhirnya mengumumkan diri sebagai sponsor balap Formula E dengan sponsor utamanya adalah produk gula pasir Gulavit. Total ada 20 produk yang mensponsori Formula E 2023.

Berbeda dengan Formula E 2022. Sponsor Formula E saat itu datang dari 31 perusahaan nasional. Jakarta E-Prix juga didukung sejumlah sponsor global yang dibawa oleh Formula E Operations (FEO).

Saat itu Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericson menjadi sponsor Formula E untuk mendukung jaringan 5G resmi. Perusahaan kosmetik nasional MS Glow for Men juga menjadi sponsor Formula E Jakarta 2022.

Advertising
Advertising

Ajang Formula E 2023 juga tidak dihadiri oleh sejumlah tokoh politik seperti tahun lalu. Terlihat hanya ada Anies Baswedan dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang hadir dalam ajang balap itu.

Minimnya dukungan disoroti Politikus PKS

Minimnya dukungan dukungan terhadap pelaksanaan ajang balap Formula E 2023 di Ancol awal Juni lalu disoroti oleh Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. Padahal, menurut dia, lomba mobil listrik itu dipuji oleh banyak pihak.

"Indikasinya? bahwa sampai last minute, itu masih ada kesulitan mengoptimalkan menggandeng sponsorship," ujar dia di kantornya, Rabu 14 Juni 2023.

Ismail menyayangkan dukungan dan pujian terhadap Formula E datang justru sesudah acara balap mobil listrik internasional itu berakhir. Ia mengatakan seharusnya dukungan terhadap pelaksanaan Formula E sudah seharusnya dilakukan pada saat sebelum pelaksanaan acara balap itu.

"Padahal, di last minute itu kita banyak dapatkan banyak pujian dan dukungan yang diberikan berbagai pihak, dan ini yang kita harapkan," kata Ismail.<!--more-->

Sponsor Formula E masih minim meski nuansa politis berkurang

Ismail juga mengatakan nuansa politis pelaksanaan Formula E 2023 sangat berkurang daripada tahun lalu. Sehingga, ia mengatakan seharusnya hal itu tidak membuat ajang tersebut kesulitan sponsor.

Ismail mengatakan berkurangnya nuansa politis tersebut disebabkan Anies Baswedan yang sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Tahun lalu itu nuansa politisnya kuat terkait dengan berbagai upaya untuk karena waktu itu masih gubernur yang menjabat. Sekarang kan sudah tidak ada itu, karena gubernur bersangkutan sudah tidak menjabat," kata Ismail.

Namun, Ismail menyayangkan acara itu sepi dari sponsor. Padahal, kata dia, tekanan politis untuk bersponsor di Formula E sudah jauh berkurang.

"Seharusnya ini digunakan oleh berbagai pihak memanfaatkan ini mengoptimalkan acara ini untuk leverage bagi DKI untuk disejajarkan dengan kota-kota besar dunia lainnya," ujar dia.

Formula E punya potensi untuk Jakarta

Anggota DPRD itu mengatakan Formula E memiliki potensi bagus untuk Jakarta. Ia menyebut Jakarta E-Prix bisa jadi ajang untuk mendorong ekonomi Ibu Kota.

"Di antaranya adalah bukan hanya mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar dalam penyelenggaraan formula E, tapi juga punya efek domino terhadap pariwisata dan ekonomi Jakarta," ujar dia.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memberikan pujian terhadap penyelenggaraan Formula E Jakarta 2023. Panitia telah menyusun acara sedemikian rupa sehingga warga Jakarta maupun luar Ibu Kota bisa menikmati acara itu.

"Kita syukuri bisa berlangsung dua hari dan ini merupakan suatu prestasi. Mengapa? karena ini bisa memberikan kesempatan warga Jakarta dan luar untuk menikmatinya," kata Ismail.

MIRZA BAGASKARA

Pilihan Editor:

Berita terkait

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

12 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

23 jam lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

23 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

1 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya

Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

2 hari lalu

Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

Mohammad Idris bersama Dewan Pakar PKS Depok berikrar memenangkan Imam Budi Hartono sebagai Wali Kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

3 hari lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

3 hari lalu

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Sejumlah anggota dewan berikut ini memberikan respons terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Sejumlah PTNBH.

Baca Selengkapnya