Telepon Heru Budi, Ganjar Ingin Edukasi Masyarakat Soal Cara Melaporkan Masalah ke Pemerintah

Senin, 26 Juni 2023 17:04 WIB

Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyapa anak-anak saat blusukan ke Pademangan Barat, Jakarta Utara, Minggu, 25 Juni 2023. Dalam kunjunganya Ganjar menerima keluhan dari masyarakat setempat seperti kesulitan mendapatkan air bersih, akses pendidikan hingga kesehatan. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga bakal calon presiden dari PDIP mengatakan punya alasan mengapa dirinya menelepon Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono saat mendapat keluhan soal retribusi dari pedagangan Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara.

Ganjar mengaku heran dirinya dibully di media sosial gara-gara menelepon Heru Budi dan Sekda DKI Joko Agus Setyono. Saat blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Sabtu, 24 Juni 2023, ada pedagang yang mengeluhkan tingginya retribusi yang harsu dibayar pedagang.

"Kemarin saya datang ke salah satu pasar (di Jakarta Utara) saya telfon pak Gubernur DKI, saya telfon pak Sekda DKI yang kebetulan dua duanya saya kenal, terus diupload, kok dibuly ya?" kata Ganjar, Minggu, 25 Juni 2023.

Padahal, kata Ganjar, dirinya hanya ingin menyampaikan pesannya kepada pimpinan daerah setempat saat melakukan blusukan.

"Padahal saya ingin menyampaikan saja dan itu saya lakukan di manapun termasuk ketika kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang dan kemudian ada problem PPIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) di Bekasi dan saya telpon Wali Kota Bekasi," kata Ganjar.

Advertising
Advertising

Ganjar mengatakan, saling telpon antar kepala daerah merupakan hal yang wajar dilakukan. "Saya juga sering ditelponi para kepala daerah, itu sesuatu yang biasa," kata Ganjar.

Namun, lanjut Ganjar, telpon antar kepala daerah tersebut menjadi isu menarik untuk dibahas ketika menjelang kontestasi pesta demokrasi. "Menjadi sensi ketika kemudian akan ada kontestasi. selalu saja," kata Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan, maksud dirinya langsung menelepon Pj Gubernur dan Sekda DKI Jakarta itu untuk mengedukasi masyarakat.

"Saya hanya ingin menyampaikan saja yang pertama kalau ada problem ada loh cara berkomunikasi kepada pemerintah, sistemnya ada, mekanismenya ada, itu edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya sebenarnya politik itu," kata Ganjar.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan dirinya sedang menjadi saksi nikah saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menelepon dirinya pada Sabtu, 26 Juni 2023 lalu.

Aksi Ganjar menelepon Heru Budi dan Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono dilakukan saat bakal calon presiden PDOP itu blusukan di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, Sabtu lalu.

Saat itu Ganjar ingin meneruskan keluhan pedagang pasar soal tingginya retribusi yang harus dibayar pedagang. Karena harus jadi saksin nikah, Heru tak bisa mengangkat telepon dari Ganjar tersebut.

"Enggak diangkat, saya kan lagi jadi saksi akad nikah," kata Heru saat ditemui usai mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Palmerah, Jakarta, Senin, 26

Heru mengatakan permasalahan yang ingin disampaikan Ganjar itu sudah dikomunikasikan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan PD Pasar Jaya.

Heru tak mau menanggapi apakah telepon Ganjar Pranowo itu dia anggap cawe-cawe dalam rangka kontestasi politik jelang Pemilu 2024.

"Saya kan enggak komunikasi, enggak tau saya, tanya dong dia. Kalau yang lain saya enggak tau," kata Heru sambil melempar senyum kepada awak media.

Pilihan Editor: Dua Hari Blusukan di Jakarta, Ganjar Temukan Masalah Retribusi Pasar, Akses Air Bersih Hingga Kesehatan

Berita terkait

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

4 menit lalu

PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

5 jam lalu

Momen KPU Tegur Kuasa Hukumnya karena Salah Baca Keterangan di Sidang MK Hari Ini

Komisioner KPU RI Idham Holik menegur kuasa hukumnya, Hanter Oriko Siregar, dalam sidang sengketa Pileg 2024 di Gedung MK hari ini

Baca Selengkapnya

Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

6 jam lalu

Disambut Patung Pria Kurus Hidung Panjang, Megawati Singgung Politik Seni

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung politik seni saat meninjau pameran bertajuk Melik Nggendong Lali karya Butet Kartaredjasa.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra dan PDIP Kompak, Bilang Begini soal Persamuhan Prabowo-Megawati

Rencana persamuhan antara Prabowo dan Megawati belum terwujud hingga kini. Sekjen Gerindra dan PDIP bilang begini.

Baca Selengkapnya

PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

8 jam lalu

PDIP Bicara Pertemuan Prabowo-Megawati, Revisi UU Kementerian Negara, hingga 8 Nama Cagub Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menjawab berbagai perkembangan politik terkini.

Baca Selengkapnya

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

9 jam lalu

Respons Megawati Soal Presidential Club yang Mau Dibentuk Prabowo

Apa kata Megawati soal rencana Prabowo membentuk presidential club?

Baca Selengkapnya

PDIP Kantongi 8 Nama Bakal Calon Gubernur DKI, Siapa Saja?

9 jam lalu

PDIP Kantongi 8 Nama Bakal Calon Gubernur DKI, Siapa Saja?

Megawati telah memiliki delapan nama untuk berlaga di Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

10 jam lalu

Pro-Kontra Soal Rencana Revisi UU Kementerian Negara untuk Pemerintahan Prabowo

Gerindra menyatakan revisi UU Kementerian Negara bisa terlaksana sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

19 jam lalu

KPU Bantah Gugatan NasDem soal Penggelembungan Suara PDIP di Sumut

NasDem mengungkapkan salah satu penyebab perolehan suara mereka berkurang karena KPU salah mengisi jumlah suara sah mereka.

Baca Selengkapnya

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

20 jam lalu

PDIP Tolak Wacana Revisi UU Kementerian Negara untuk Era Prabowo

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mewanti-wanti bahwa kementerian negara yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara.

Baca Selengkapnya