KPU Kota Bekasi: 86 Persen Bacaleg Belum Penuhi Syarat Administrasi

Kamis, 6 Juli 2023 08:16 WIB

Ilustrasi kpu

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi mencatat 119 dari 843 atau hanya 14 persen bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD yang memenuhi persyaratan verifikasi administrasi. Adapun 724 bakal caleg sisanya belum memenuhi persyaratan pendaftaran.

"Hampir seluruh partai belum lengkap 100 persen," kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUD Kota Bekasi Ali Syaefa kepada wartawan, Rabu, 5 Juli 2023.

Sebagian besar bacaleg belum memenuhi persyaratan pendaftaran Pileg 2024 karena dokumen tidak lengkap. Ada pula beberapa bakal caleg mengumpulkan dokumen yang belum sesuai persyaratan.

KPU Kota Bekasi masih memberi kesempatan perbaikan administrasi persyaratan pendaftaran hingga 9 Juli 2023. KPU Kota Bekasi bakal memverifikasi perbaikan persyaratan pendaftaran itu pada 10-30 Juli 2023.

"Nanti kalau belum bisa memperbaiki, artinya dokumennya enggak lengkap, kami menentukan status tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, pencalegannya tidak bisa dilanjutkan," ujar Ali.

Advertising
Advertising

Berdasarkan data KPUD Kota Bekasi, bacaleg dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang paling banyak memenuhi persyaratan pendaftaran, yakni mencapai 70 persen.

Sedangkan bacaleg dari Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Ummat banyak yang belum memenuhi persyaratan pendaftaran. "Itu menandakan berarti parpol memang memiliki strategi sendiri. Ada yang maksimalkan kelengkapakannya di masa pertama, tetapi ada juga yang mau dilengkapi di masa perbaikan," ujar Ali.

ADI WARSONO

Pilihan Editor: Kata PKB dan PSI soal Relawan Kaesang yang Mau Tangkap 8 Tuyul, Menyindir Kepemimpinan di Depok?

Berita terkait

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

9 jam lalu

Pencurian Modus Pecah Kaca di Bekasi, Uang Biaya Rumah Sakit Rp 450 Juta Amblas

Pencurian modus pecah kaca mobil itu diduga terjadi saat korban dan ayahnya makan di Warung Gabus Pucung di Rawalumbu. Kota Bekasi.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

14 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

16 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

20 jam lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

21 jam lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

22 jam lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

23 jam lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

23 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya