Kepala Dishub DKI Sebut Pembagian Jam Masuk Kerja untuk Perusahaan Swasta Hanya Bersifat Imbauan

Selasa, 11 Juli 2023 05:30 WIB

Kendaraan terjebak kemacetan di Kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023. Pemprov DKI Jakarta mewacanakan pembagian jam masuk kantor demi urai macet. Pengaturan jam masuk kerja itu segera diuji coba dikaji dalam sesi yakni pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB. Namun kebijakan ini masih dibahas dengan Polisi dan stakeholder lain. TEMPO / Hilman Faturrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pembagian jam masuk kerja untuk perusahaan swasta hanya bersifat imbauan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memakskan perusahaan swasta untuk ikut pengaturan tersebut.

"Iya sifatnya itu hanya imbauan," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Senin, 10 Juli 2023, seperti dikutip dari Antara.

Syafrin mengatakan, Pemprov DKI akan melakukan uji coba pembagian jam masuk kerja untuk mengurangi kemacetan Jakarta itu di lingkungan pemerintahan terlebih dulu. Pemprov DKI menyerahkan kebijakan jam masuk pegawai swasta di Jakarta kepada perusahaan masing-masing.

Keputusan uji coba pengaturan jam masuk kerja di lingkungan Pemprov DKI itu, kata Syafrin, diambil berdasarkan hasil Diskusi Grup Terfokus (FGD) Penanganan Kemacetan DKI Jakarta pada Kamis, 6 Juli lalu.

Lingkungan Pemprov DKI menjadi yang pertama mengimplementasikan pengaturan itu dalam waktu dekat. "Dilihat dulu aspeknya, pengaturan keseluruhannya seperti apa," ujarnya.

Pemprov DKI dipilih karena memiliki lingkungan yang cukup besar. Uji coba pembagian jam masuk kerja di lingkungan Pemprov DKI yaitu pada pukul 08.00 dan 10.00 itu diharapkan dapat segera terlihat dampak efektif atau tidak terhadap kemacetan Jakarta.

Menurut Kepala Dishub, PNS di lingkungan Pemprov DKI ada sekitar 70 ribuan orang dan non PNS sekitar 120.000.Pada uji coba ini, jam masuk kantor dibagi menjadi pukul 08.00 dan pukul 10.00.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, upaya mengatasi kemacetan di Jakarta bersama pihak terkait akan dilakukan secara bertahap." Tidak bisa solusi itu selesai besok pagi, kemudian lalu lintas tidak macet, itu tidak bisa," ujarnya.

Pemprov DKI dan DPRD DKI, kata Heru, akan terus bersinergi dan berusaha bersama-sama menyelesaikan masalah kemacetan Jakarta. Minimal dengan mengurangi kemacetan itu lewat pembagian jam masuk kerja dulu.

Pilihan Editor: Dirlantas Sebut Hampir 85 Persen Perusahaan Setuju pembagian Jam Masuk Kerja untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Advertising
Advertising

Berita terkait

Dua Hari, Pemprov DKI Amankan 127 Tukang Parkir Liar di Minimarket di Jakarta

2 hari lalu

Dua Hari, Pemprov DKI Amankan 127 Tukang Parkir Liar di Minimarket di Jakarta

Pemprov DKI menggelar operasi menindak para tukang parkir liar di berbagai minimarket di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Evaluasi Kecelakaan Bus di Subang, Menhub Bakal Tindak Lanjuti Ide Uji Kir Bisa Dilakukan Swasta

3 hari lalu

Evaluasi Kecelakaan Bus di Subang, Menhub Bakal Tindak Lanjuti Ide Uji Kir Bisa Dilakukan Swasta

Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa kementeriannya bakal menindaklanjuti usulan penerapan uji kir.

Baca Selengkapnya

Polisi akan Bantu Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta

9 hari lalu

Polisi akan Bantu Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta

Polda Metro Jaya menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

9 hari lalu

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar

Baca Selengkapnya

Juru Parkir Liar di Minimarket akan Disidang, Dishub DKI Gandeng Kejaksaan

10 hari lalu

Juru Parkir Liar di Minimarket akan Disidang, Dishub DKI Gandeng Kejaksaan

Dinas Perhubungan DKI menyiapkan sidang tindak pidana ringan (tipiring) bagi juru parkir liar

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

15 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

18 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

30 hari lalu

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

31 hari lalu

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI tahun ini.

Baca Selengkapnya