TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo mengatakan pihaknya masih mendalami praktek jual beli Kartu Pintar Jakarta atau KJP dan sejauh ini belum mendapati temuan tersebut.

“Sampai saat ini kami belum menemukan hal itu. Pak Sekda (Joko Agus Setyono) dengan sangat bijak mengakomodir masukan bukan berarti menampik masukan orang tapi beliau mengakomodir,” katanya kepada Tempo saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juli 2023.

Dia mengatakan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus mendapati informasi adanya praktek jual-beli KJP yang kemudian menindaklanjuti dengan memberikan instruksikan kepada jajarannya, termasuk Dinas Pendidikan untuk mendalaminya.

“Nah ada persepsi yang berbeda juga di masyarakat bahwa tentang pembelanjaan, sebetulnya. Kalau seharusnya kan ditarik tunai Rp 100 ribu, misalnya, sisanya nontunai,” ujarnya.

Purwosusilo menjelaskan sisa dana KJP yang nontunai itu, dibelanjakan ke toko yang sudah bekerja sama dengan Bank DKI membeli kebutuhan sekolah, seperti kaos kaki, sepatu, tas, buku tulis, dan pulpen.

“Nanti akan terekam, nah mungkin, mungkin juga tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat yang dengan tanda kutip butuhnya duit bukan buku lah gitu, kemungkinan seperti itu,” kata dia.

Sebelumnya, Joko Agus mengungkapkan ada temuan jual-beli KJP, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar tepat sasaran.

"Ya masalah afirmasi KJP ini lagi kami rumuskan kembali," kata Joko Agus saat ditemui di Lapangan Monas Silang Barat, Sabtu malam, 24 Juni 2023.

Sementara itu, sumber Tempo mengatakan bahwa praktek jual-beli KJP ini terjadi lantaran data yang digunakan tidak berasal dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, melainkan bersumber dari sekolah, sehingga disinyalir rawan “titipan”.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan DKI mengatakan per tahun ajaran 2023, pihaknya telah menggunakan DTKS sebagai sumber data penyaluran KJP.

“Tahun ini kita, di 2023, semester satu, tahap satu ini sudah kita DTKS. Sekarang sudah DTKS ya, ke depan DTKS mungkin ada saringannya lebih ini lagi kita dimasukan ke P3KE,” kata anak buah Heru Budi Hartono itu.

P3KE merupakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Purwasusilo menegaskan bahwa pada intinya Pemprov DKI Jakarta dengan adanya pelbagai masukan dari beberapa komponen justru lebih mendalami, lebih memastikan KJP itu tepat sasaran yang berhak.

Menurutnya, penerima KJP adalah yang terdata di DTKS; anak panti dan disabilitas; anak yang orang tuanya pemegang kartu pekerja Jakarta dengan penghasilannya Rp 1,15 juta, UMP; serta anak pengemudi Jaklingko, Mikrotrans.

Pilihan Editor: Ada Praktik Jual Beli KJP di PPDB 2023, Heru Budi: Harus Ditindak