TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menepis kemungkinan pelanggaran dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB di ibu kota seperti yang ditemukan di Kota Bogor. Pelanggaran itu berupa modus alamat palsu, antara lain lewat praktik numpang Kartu Keluarga, yang digunakan untuk mendaftar di jalur zonasi sekolah pilihan.

Alasan Purwosusilo adalah adanya persyaratan minimal satu tahun masuk dalam KK domisili untuk PPDB jalur zonasi di Jakarta. Yang terjadi di Kota Bogor, Purwosusilo menduga, karena persyaratannya minimal tiga bulan masuk KK domisili.

"Kalau kita kan minimal satu tahun (namanya masuk ke dalam KK). Nggak ada yang baru enam bulan, tiga bulan, satu minggu menjelang PPDB,” ucap Purwosusilo saat ditemui di kantornya, Senin 10 Juli 2023.

Lalu, dia menambahkan, di Jakarta, Dinas Pendidikan bersinergi dengan Dinas Dukcapil, wali kota, camat, lurah, hingga RW, dan RT untuk memastikan tidak adanya alamat fiktif pada jalur zonasi. “Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada ditemukan kasus seperti itu (alamat palsu pada jalur zonasi)."

Meski begitu, Purwosusilo mengungkapkan pengecekan tetap dilakukan. Ini terutama mengikuti instruksi Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono kepada jajarannya menyusul ramai pemberitaan temuan pelanggaran di PPDB Kota Bogor itu.

“Setelah ada berita (alamat fiktif) diminta untuk cek CPDB (calon peserta didik baru) pada jalur zona prioritas satu di sekolah-sekolah, utamakan sekolah-sekolah yang diburu orang (banyak peminat),” katanya.

Saat ini, kata Purwosusilo, data yang dimiliki Dinas Pendidikan sudah by name by address yang selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Dukcapil nanti akan periksa si A ini detailnya di mana, akan tahu dia di mana, kemudian bersama kewilayahan untuk cek ke lapangannya,” ujarnya.

Pilihan Editor: Sejarah Pasar Tanah Abang dan Blok G yang Kini Sepi dan Dikabarkan Jadi Sarang Preman