Beda Usulan Politikus PDIP soal Pembentukan Pansus JIS

Reporter

Tempo.co

Jumat, 21 Juli 2023 12:52 WIB

Tampilan Jakarta International Stadium (JIS) yang dijadikan opsi untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023 pada November-Desember mendatang, pada Rabu, 19 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota dewan berencana membentuk pansus setelah gaduh renovasi Jakarta International Stadium (JIS) untuk perhelatan Piala Dunia U-17 2023 pada November hingga Desember mendatang.

Pansus untuk telusuri dugaan kesalahan pembangunan JIS

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan pansus untuk menelusuri dugaan kesalahan pada pembangunan JIS.

"Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. Bentuk pansus jika dipandang perlu," kata Dwi dilansir dari Antara.

Rio mengatakan pembangunan JIS patut dipertanyakan lantaran tidak sesuai dengan hasil konsultasi bersama Buro Happold Limited, konsultan perencana konstruksi asal Inggris.

Padahal perusahaan tersebut digandeng oleh PT Jakarta Konsultindo untuk berkonsultasi mengenai desain JIS. Pemakaian jasa Buro Happold dengan harapan JIS bisa sesuai dengan standar FIFA.

Advertising
Advertising

Walau begitu, ujar Rio, pelaksanaan pembangunan JIS ternyata tidak sesuai dengan rekomendasi Buro Happold. Karena itu, Rio tidak terkejut jika JIS belum memenuhi standar FIFA dan dianggap tidak pantas untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17.

"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," kata Rio seperti dilansir Antara.

Pembentukan Pansus JIS tidak tepat

Di sisi lain, Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai usul pembentukan panitia khusus alias pansus untuk mengungkap masalah di Jakarta International Stadium (JIS) tidak tepat. Ia menyarankan masalah ini diperiksa oleh institusi lain.

“Lebih baik diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 14 Juli 2023.

Menurut Politikus PDIP itu, kalau pun membentuk DPRD DKI membentuk Pansus JIS, maka harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan niat kerja membenahi Jakarta. “Bukan orang yang itu-itu saja, hatinya musti niat kerja membenahi Jakarta, bukan yang lain,” ujarnya,

Gilbert enggan menjelaskan maksud pernyataannya secara gamblang. Namun, ia menyarankan audit yang dilakukan oleh empat lembaga di atas untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di JIS.

“Audit jauh lebih baik. Hasilnya lebih detail, objektif, dan tepat,” ucap dia.

MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Polres Tangsel Akui Lalai soal Tersangka KDRT Istri di Serpong yang Tak Ditahan dan Kabur, Sudah Diingatkan Pengamat

Berita terkait

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

28 menit lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

8 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

8 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

9 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

10 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

11 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

13 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

13 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

13 jam lalu

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

13 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya