TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari Bawaslu sebut ada ASN Tangerang Selatan (Tangsel) yang masuk organisasi sayap partai politik. ASN itu mulai dari lurah, camat, hingga kepala bidang pemerintahan Kota Tangsel.

Berita terpopuler lain adalah alasan DKI Jakarta lebih memilih fokus kembangkan pengolahan sampah menjadi refuse derived fuel (RDF) daripada ITF Sunter.

Berita terpopuler ketiga adalah duduk perkara Plt Wali Kota Bekasi cabut izin pakai Stadion Patriot Bekasi untuk acara senam bareng Anies Baswedan. PKS, sebagai penyelenggara acara akan menempuh jalur hukum atas pembatalan itu.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin, 31 Juli 2023:

1. Bawaslu Klaim Ada Lurah hingga Camat di Tangsel Gabung Organisasi Sayap Partai Politik

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Muhammad Acep mengklaim terdapat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang masuk dalam organisasi sayap partai politik. ASN itu, menurut dia, mulai dari lurah, camat, hingga kepala bidang (kabid) di pemerintahan Kota Tangsel.

"Ada sekitar lima sampai tujuh orang. Ada lurah yang masuk ormas politik, camat, ada kabid," kata Acep pada Minggu, 30 Juli 2023.

Dia menyebut, hingga kini, Bawaslu Tangsel telah mengantongi data para ASN tersebut. Namun, Acep enggan merinci identitas mereka.

Para ASN ataupun pegawai honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diminta untuk segera mundur dari organisasi sayap partai politik. "Mengundurkan diri sebelum Bawaslu memanggil," ucap dia.

Berkaca dari kasus tersebut, Acep menuturkan, pelanggaran di Kota Tangsel masih rawan terjadi menjelang pemilihan umum alias Pemilu 2024. Salah satu kasus yang rentan terjadi adalah keberpihakan ASN terhadap partai politik tertentu.

Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Tangsel Dadang Raharja menyatakan, ASN, pegawai honorer, dan PPPK dilarang masuk partai politik ataupun organisasi sayap parpol. Jika terbukti bergabung, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.

"Dia harus pilih salah satu, dia lebih suka menjadi ASN apa dia menjadi di partai politik atau di ormas sayap itu," ujarnya.

Dadang mengatakan ASN Tangsel yang terbukti melanggar bakal disanksi, mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga pemecatan. Pelanggar, lanjut Dadang, harus menghadapi konsekuensi logis.

"Kalau memang ada ya sampaikan saja, tapi kan perlu bukti, tapi ya tugas Bawaslu nanti," kata dia.

Selanjutnya mengapa DKI pilih RDF Plant daripada ITF Sunter....

<!--more-->

2. Mengapa DKI Pilih Kembangkan Pengolahan Sampah RDF daripada Lanjutkan ITF Sunter?

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memilih untuk fokus mengembangkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau dikenal dengan refuse derived fuel (RDF).

Menurut Asep, pengembangan sampah menjadi RDF jauh lebih murah daripada pengolahan sampah menjadi intermediate treatment facility (ITF) yang rencananya akan dibangun di Sunter, Jakarta Utara.

"Biaya operasional murah, kemudian juga pembangunan lebih cepat. Lalu, hasilnya pun bisa kami jual ke pabrik semen," ujar Asep seperti dikutip dari Antara, Rabu, 26 Juli 2023.

Saat ini, Pemprov DKI telah mengoperasikan RDF pertama di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. RDF yang kedua selanjutnya akan dibangun di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 577 miliar dari APBD 2023 sebagai modal awal pengerjaan ITF Sunter.

Pembangunan ITF, kata Asep dinilai memakan anggaran yang cukup besar. Sehingga harus dikesampingkan terlebih dahulu. Karena itu, ia membantah bila Pemprov DKI disebut menghentikan proyek ITF Sunter.

"ITF memang pembangunannya butuh waktu tiga tahun. Investasinya saja bisa empat kali lipat lebih besar dari RDF. Biaya operasional juga jauh lebih tinggi," ucap Asep.

Sebelumnya, RDF plant dapat menghasilkan produk yang bisa dibeli oleh pabrik semen dan PLN sehingga secara tidak langsung operasional dari proses tersebut bisa dibiayai secara mandiri dan tidak membebani pemerintah.

"Ternyata dari apa yang sudah DLH lakukan dengan pembangunan fasilitas RDF di Bantargebang, dari investasi enggak semahal ITF. kemudian, dari sisi pengeluaran Pemda, tidak semahal ITF," ucap Asep.

Diketahui, RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers atau pencacahan menjadi ukuran yang lebih kecil agar bisa dibentuk menjadi pelet.

Hasilnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran recovering batu bara untuk pembangkit tenaga listrik.

Selanjutnya duduk perkara izin pakai Stadion Patriot Bekasi untuk acara Anies dicabut...

<!--more-->

3. Duduk Perkara Izin Pakai Stadion Patriot Bekasi untuk Acara Senam Bareng Anies Baswedan Dicabut

Pencabutan izin pakai Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi untuk acara Senam Bareng Rakyat bersama bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan berujung pada rencana PKS menempuh upaya hukum. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bekasi Heri Koswara menyebut, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi telah mencabut izin pakai stadion secara sepihak.

Karena itulah, DPD PKS Kota Bekasi tengah mengkaji aspek hukum sehubungan dengan masalah tersebut. "Iya (bakal tempuh jalur hukum) karena ini merugikan martabat PKS Kota Bekasi. Sedang kami kaji tunggu saja waktunya," kata Heri kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu pagi, 29 Juli 2023.

Bagaimana awal mula perkara ini? Pemkot Bekasi sebenarnya telah menerbitkan izin pemakaian stadion pada Rabu, 26 Juli 2023. Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang menandatangani surat tersebut.

Akan tetapi, izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara senam yang digelar PKS itu dibatalkan persis sehari sebelum hari H, 28 Juli 2023. Sebab, acara ini bentrok dengan pertandingan sepak bola.

Stadion Patriot Candrabhaga akan dipakai untuk pertandingan Liga 1 antara Bhayangkara FC melawan PSM Makassar pada 29 Juli 2023. Tri beralasan Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) meminta agar dua hari sebelum pertandingan dimulai, stadion steril dari pelbagai aktivitas.

"Pemkot Bekasi sudah memberikan izin, saya tandatangani, tetapi ternyata ada statuta PSSI yang menyebutkan bahwa stadion harus steril dari segala aktivitas 48 jam sebelum pertandingan, sehingga medcom pengawas pertandingan PSM vs Bhayangkara tidak memberikan izin," ucap dia dalam keterangannya, Jumat, 28 Juli 2023.

Sebagai gantinya, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga mengarahkan penyelenggara acara senam memindahkan lokasi acaranya ke Lapangan Multiguna di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah kota telah menerbitkan surat izin penggunaan lapangan tersebut.

Acara senam jadi jalan sehat
DPD PKS Kota Bekasi kadung kecewa atas keputusan Plt Wali Kota Tri Adhianto yang mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Bekasi untuk acara Senam Bareng Rakyat.

Tri pun meminta maaf dan menyatakan dirinya kurang teliti lantaran telah meneken izin penggunaan stadion. "Harusnya saya lebih teliti lagi dan kurang mendapat informasi lebih ketika menandatangani pemakaian Stadion Patriot Candrabhaga untuk penyelenggaraan acara senam, karena ternyata hari yang digunakan bentrok dengan Liga 1," ujar dia.

Walau begitu, PKS tetap menggelar acaranya bersama Anies Baswedan dengan format berbeda kemarin pagi. Acara senam dibatalkan dan diganti menjadi jalan sehat.

Anies bersama dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan para kader PKS jalan dari Jalan Raya Inspeksi Kalimalang hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahagia mengikuti kegiatan ini.

"Luar biasa meriah, sambutan masyarakat bersama dengan PKS Bekasi yang pagi hari ini olahraga bersama dari mulai senam, flashmob, kemudian malah jadi jalan bersama, ada juga konvoi menyambut dari masyarakat. Saya senang sekali," kata Anies Baswedan kepada wartawan di Bekasi, Sabtu, 29 Juli 2023.

Pilihan Editor: 200 Keluarga Korban Kebakaran Kapuk Muara Tinggal di Tenda Pengungsian