TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sekda DKI), Joko Agus Setyono, mengungkapkan kesalahan dalam pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta International Stadium (JIS), Equestrian, dan Velodrome, sudah ada sejak lahir.

Diketahui, ke-4 proyek tersebut peresmiannya dilakukan di era Gubernur Anies Baswedan. Pernyataan itu lantas menuai tanggapan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies. Berikut kilas balik pernyataan Sekda DKI Joko Agus Setyono.

Salah sejak lahir

Dilansir dari Tempo, Joko mengatakan mekanisme penugasan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbeda dengan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Joko mencontohkan, pada penugasan pemerintah pusat kepada PT Adhi Karya dalam menggarap proyek light rail transit (LRT) Jabodebek.

"Itu tidak sama dengan Pemerintah DKI dalam memberikan penugasan. Saya mengakui bahwa ini salah sejak lahir," katanya dalam Rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI, Kamis malam, 3 Agustus 2023.

Jadi beban korporasi

Dia menerangkan, penugasan yang dilakukan Pemprov DKI saat itu adalah dengan memberikan Penyertaan Modal Daerah atau PMD, sehingga aset dan sebagainya menjadi milik BUMD.

“Karena milik BUMD, ini membebani biaya pemeliharaan, kemudian ada biaya (mengalami) penyusutan,” ujarnya.

Alhasil, kata Sekda DKI, proyek-proyek tersebut menjadi beban korporasi dan tidak untung alias merugi lantaran tidak dioperasionalkan dan dimanfaatkan secara maksimal.

Gunakan anggaran Jakpro sendiri

Dia menambahkan, BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) membangun revitalisasi TIM dan JIS menggunakan anggaran yang diciptakan oleh Jakpro sendiri, bukan dari PMD. Sehingga saat proyek selesai atau terbangun, katanya, pemerintah tinggal bayar kepada Jakpro.

Tetapi, yang terjadi adalah pembangunan menggunakan PMD. Artinya, TIM dan JIS kini menjadi asetnya Jakpro.

Setelah menjadi asetnya Jakpro, maka biaya pemeliharaan harus ditanggung oleh perusahaan. Bahkan, biaya penyusutan yang sangat besar harus ditanggung, sehingga menjadi beban yang sangat tinggi di Jakpro.

Selanjutnya: Cari jalan keluar

• 1
• 2
• Selanjutnya