PDIP Polisikan Kader HMI yang Bakar Bendera Partai Saat Unjuk Rasa Bela Rocky Gerung

Reporter

Magang KJI

Senin, 7 Agustus 2023 16:09 WIB

Sejumlah massa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan aksi unjukrasa di depan Polres Jakarta Timur, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020. Dalam aksi tersebut para pengunjukrasa mengecam aksi pembakaran bendera PDIP saat aksi tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP melaporkan aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ke Polda Metro Jaya.

Aksi pembakaran bendera PDIP oleh kader HMI itu terjadi saat unjuk rasa membela Rocky Gerung di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 4 Agustus 2023 pekan lalu.

“Kami menyesalkan terjadinya peristiwa pembakaran bendera PDIP, semestinya HMI mencerminkan kader-kader intelektual, mendahulukan moral dan etika bukan kebencian,” kata kuasa hukum BBHAR PDIP Triwilyono Susilo di Polda Metro Jaya, Senin, 7 Agustus 2023.

Triwilyono mengatakan kasus ini, masuk kategori keteriban umum, pembakaran aset bendera dan kebencian. Dalam laporannya, PDIP menyertakan sejumlah bukti, berupa tautan berita dan foto pembakaran bendera.

“Kami sudah berkordinasi dengan DPD, DPC dan PDI Perjuangan Jakarta Pusat, bendera parpol apa pun yang ada di Indonesia merupakan simbol yang mesti dihormati. Ini negara hukum. Maka, kami akan menempuh jalur hukum,” ucapnya.

Advertising
Advertising

Peristiwa pembakaran bendera PDIP oleh kader HMI Jakarta, bermula dari aksi unjuk rasa membela Rocky Gerung. Aktivis demokrasi itu dilaporkan oleh sejumlah kelompok relawan Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta Badan Bantuan Hukum PDIP kepada Bareskrim imbas pernyataannya yang dianggap menghina presiden.

Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan yang tolol dalam sebuah video. Pernyataan itu viral di media sosial dan dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap sosok presiden.

Menurut Rocky Gerung, kata bajingan tolol tersebut ia pakai untuk mengkritik Jokowi selaku presiden yang merupakan pejabat publik. Ia mengungkapkan penggambarannya yang spesifik pada kata ‘bajingan’ merupakan kritikan dari warga negara kepada pimpinannya. Menurutnya, ucapan yang disampaikan oleh oposisi harus jujur. Karenanya, tanpa tedeng aling-aling dia menyebut Jokowi sebagai bajingan yang tolol.

OHAN

Pilihan Editor: Kronologi Kader HMI Diduga Bakar Bendera PDIP gegara Bela Rocky

Berita terkait

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

3 jam lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

6 jam lalu

PDIP Siapkan 8 Nama di Pilkada Jakarta Ada Risma hingga Ahok: Berpeluang Muncul Kejutan

PDIP menyebutkan ada 8 nama seperti Tri Rismaharini hingga Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok masuk ke dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

7 jam lalu

Ahok Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Sumut 2024, Lawan Bobby Nasution?

PDIP mengatakan Ahok masuk radar untuk Pilkada Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

15 jam lalu

Djarot PDIP Sebut RUU MK Sisi Gelap Kekuasaan

Politikus PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan kekhawatirannya soal RUU MK yang telah disahkan di tingkat 1 dan selangkah lagi disahkan jadi UU.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

15 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

16 jam lalu

Soroti Revisi UU Kementerian Negara, PDIP Contohkan Empire Building Syndrome

PDIP telah memberikan warning atau peringatan, supaya Revisi Undang-undang Kementerian Negara tidak digunakan untuk kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

17 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

17 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

19 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

20 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya