Politikus PDIP Bela Heru Budi soal ITF Sunter Batal, Pertanyakan Usulan Hak Angket

Kamis, 10 Agustus 2023 07:56 WIB

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di hari pertama Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023 di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket buntut batalnya pembangunan pengolahan sampah yang menghasilkan listrik, Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter, Jakarta Utara.

Menurut dia, sebaiknya legislatif mempertanyakannya lewat rapat di komisi dibanding menggunakan hak angket. “Bahwa ada miskomunikasi kenapa muncul RDF (refuse derived fuel) tanpa dikomunikasikan, itu dipertanyakan lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat berikut. Bukan langsung, hak angket,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Agustus 2023.

Politikus PDIP menilai hak angket merupakan hak yang melekat bagi setiap anggota dewan. Namun, itu bermuatan politis dan digunakan ketika yang bersangkutan tidak mendapat jawaban dari pihak eksekutif.

“Jadi yang paling benar itu adalah mencari data, berkali-kali saya katakan demokrasi itu akan dewasa kalau semua bicara menggunakan data,” ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tipping fee atau bea gerbang yang harus dibayar pemerintah terhadap pihak pengolah sampah menjadi alasan Pemprov DKI tidak melanjutkan pembangunan ITF Sunter.

Advertising
Advertising

“Kalau saya boleh-boleh saja ITF itu, tapi Pemda DKI enggak sanggup memberikan tipping fee,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023.

Ia menuturkan saat ini Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI fokus terhadap pengembangan refuse-derived fuel (RDF) plant di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat.

Oleh karena itu, Gilbert Simanjuntak mengatakan alasan eksekutif yang lebih memilih RDF ketimbang ITF bisa didiskusikan di rapat kerja Komisi B, C, dan D DPRD DKI Jakarta. Pernyataan Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati pun nantinya bisa menjadi bahan pendalaman bahwa finansial menjadi salah satu alasan membangun RDF, bukan ITF.

“Iya memang dulu anggarannya ada dan sekarang tidak ada. Terus mau dipaksakan dari mana, mau jual tanah? Mau jual Monas?,” ucapnya.

Ia mempertanyakan hasil apa yang diharapkan dari hak angket tersebut. “Apa yang mau diharapkan, apa yang mau diangkat, orang datanya belum punya. Lalu nanti mau bahas apa?,” katanya.

Pilihan Editor: DPRD DKI Usul Penggunaan Hak Angket Pertanyakan Heru Budi Setop Pembangunan ITF Sunter

Berita terkait

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

13 menit lalu

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

Usai mendapat rekomendasi dari partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil respons soal peluang dukungan PDIP kepada mereka.

Baca Selengkapnya

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

1 jam lalu

PDIP Bawa Obor Api Abadi Mrapen dari Semarang ke Lokasi Rakernas

Obor api abadi Mrapen menjadi simbol api perjuangan PDIP.

Baca Selengkapnya

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

2 jam lalu

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Airlangga sebelumnya mengatakan, membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengusung bakal pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

3 jam lalu

Pengamat Sebut Andika Perkasa Cocok Berduet dengan Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta

Andika Perkasa masuk dalam enam nama potensial bakal calon Gubernur Jakarta yang berencana diusung PDIP.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

4 jam lalu

Mengenang Sophan Sophiaan 16 Tahun Lalu Berpulang Saat Turing Motor Jalur Merah Putih

Sophan Sophiaan dikenal sebagai aktor, sutradara, dan politisi. Ia wafat 16 tahun lalu di Hutan Widodaren Ngawi saat turing motor Jalur Merah Putih.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

13 jam lalu

Bupati Sleman Kustini Kembalikan Formulir ke PDIP untuk Maju Lagi di Pilkada 2024

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo akan kembali maju di Pilkada 2024. Setelah dari PKB, ia juga mengembalikan formulir pendaftaran ke PDIP.

Baca Selengkapnya

Tujuh Bakal Calon Berebut Rekomendasi PDIP di Pilkada Jember, Siapa Saja?

13 jam lalu

Tujuh Bakal Calon Berebut Rekomendasi PDIP di Pilkada Jember, Siapa Saja?

Dari delapan orang yang mengambil formulir di PDIP, satu orang tak mengembalikan berkas.

Baca Selengkapnya