Udara Jakarta Buruk, Politikus PDIP Minta Kendaraan Bermotor Dibatasi, Pajak dan Tarif Parkir Dinaikkan

Kamis, 10 Agustus 2023 12:57 WIB

Pemandangan Tugu Monas yang diselimuti polusi udara pada Selasa, 25 Juli 2023 .Berdasarkan data IQAir pukul 16.29 WIB, Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168 atau masuk kategori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI Golbert Simanjuntak mendesak Pemprov DKI Jakarta membatasi jumlah kendaraan bermotor. Hal ini untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang terburuk di dunia.

“Jumlah kendaraan bermotor sangat mendesak untuk segera dibatasi melalui berbagai cara,” kata Gilbert melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 10 Agustus 2023.

Menurut politikus PDIP ini, polusi dan kualitas udara Jakarta yang buruk bisa menguras APBN untuk membiayai pengobatan pasien yang mengalami gangguan pernapasan dan menghambat pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

Pengurangan jumlah kendaraan menurut Gilbert bisa dilakukan dengan melarang parkir di pinggir jalan, menaikkan tarif parkir, mengurangi lahan parkir, menaikkan tarif tol pada jam berangkat dan pulang kantor dan lainnya. “Tarif pajak kendaraan roda 2 perlu lebih tinggi,” ucapnya.

Sedangkan, untuk solusi transportasi publik menurutnya dilakukan dengan penambahan armada, perluasan trayek atau lajur bus, uji emisi yang ketat dan mempercepat pembangunan kereta cepat LRT serta MRT. Selain itu, praktik galian di jalan harus dihentikan. “Sosialisasi akan dampak polusi dan kesadaran masyarakat untuk bersama pemerintah mengatasinya perlu digalakkan,” ucap dia.

Advertising
Advertising

Dalam menerapkan kebijakan-kebijakan pengendalian kualitas udara, kata Gilbert, para pejabat di Jakarta perlu berani dan konsisten.

Sebelumnya, Jakarta yang dinyatakan sebagai kota besar paling berpolusi, pada Selasa 8 Agustus 2023. Peringkat dirilis IQAir dengan indeks kualitas udara Jakarta terukur mencapai 164 secara akumulatif. Konsentrasi partikel debu halus atau PM2,5 mencapai 16,5 kali lebih tinggi daripada standar rekomendasi WHO.

Menanggapi hal tersebut, Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta tidak bisa dilakukan pihaknya sendiri. Menurut dia butuh kolaborasi dengan pemerintah daerah sekitar (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) juga warga-warganya.

“Soal industri-industri, sudah bergeser keluar kota Jakarta, tapi masih ada yang mengakibatkan pencemaran udara. Itu dari kendaraan roda dua dan roda empat, kata Heru Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 secara daring, Selasa, 8 Agustus 2023.

Heru memaparkan data 1,5 tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor roda empat yang masuk ke Jakarta meningkat. “Dari 4 juta menjadi 6 juta (unit),” ucap dia.

Begitu juga kendaraan roda dua yang sebelumnya 14 juta unit menjadi 16 juta unit. “Jadi memang beban berat, tapi tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah DKI Jakarta,” ucapnya.

Pilihan Editor: Pimpinan DPRD DKI Pertanyakan SOP Body Checking di Miss Universe Indonesia

Berita terkait

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

2 hari lalu

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

10 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Rebutan Lahan Parkir Gereja, Jari Juru Parkir Digigit hingga Putus

11 hari lalu

Rebutan Lahan Parkir Gereja, Jari Juru Parkir Digigit hingga Putus

Iwan Masito, seorang juru parkir dibekuk unit Reskrim Polsek Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

12 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

13 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

17 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

22 hari lalu

Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

24 hari lalu

Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

24 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Masjid Al Jabbar, Perbaiki Tarif Parkir Setelah Viral Isu Pungli

24 hari lalu

Fakta-fakta Masjid Al Jabbar, Perbaiki Tarif Parkir Setelah Viral Isu Pungli

Masjid Al Jabbar sempat viral karena isu pungli dan tarif parkir yang mahal saat libur lebaran.

Baca Selengkapnya