Korban Polusi Udara, Warga Rusun Marunda Pasrah: Sampai Kapan Pun Akan Begini

Reporter

Magang KJI

Minggu, 20 Agustus 2023 13:05 WIB

Debu yang memenuhi lantai diduga dari polusi batu bara di Rusun Marunda, Blok D3, Cilincing, Jakarta Utara, 19 Agustus 2023. TEMPO.CO/OHAN B. SARDIN

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda atau Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, Cecep, mengaku dipaksa bertahan hidup di tengah impitan polusi udara dari sejumlah obyek vital nasional. Dia menunjuk pelabuhan, kawasan industri, dan pembangkit listrik batu bara.

Cecep, 49 tahun, adalah warga Rusun Marunda Blok D. Dia ditemui pada Sabtu lalu di antara kabar polusi debu batu bara di rusun itu yang kembali merebak dan polusi udara di Jakarta yang kembali memburuk. Menurut dia, warga rusun dan masyarakat Marunda dipaksa berdamai dengan keadaan.

“Sampai kapan pun sepertinya akan begini: polusi dari asap pabrik membuat sesak, juga debu dari bongkar muat batu bara, dan air yang sudah tercemar limbah. Mau apa lagi kecuali bertahan,” kata Cecep.

Cecep menambahkan, warga Rusun Marunda telah melakukan segala cara, mulai dari angkat bicara di media sosial, unjuk rasa di Balai Kota, sampai meminta advokasi Greenpeace dan Walhi menuntut hak hidup sehat, hak sosial, dan hak ekonominya. Di berharap pemerintah Jakarta segera investigasi dan memperbaiki tata kelola karena untuk relokasi lagi dirasa tidak mungkin.

Seperti diketahui, warga Rusun Marunda telah sebelumnya pindah, antara lain, dari kolong jalan tol pelabuhan. “Pemerintah wajib memberikan hak kami hidup sehat, udara sehat, air sehat, dan lingkungan sehat. Jika tidak dipenuhi maka melanggar HAM,” katanya.

Advertising
Advertising

Rusun Marunda tediri dari empat klaster dengan jumlah seluruhnya 29 tower, setiap tower lima lantai. Blok A terdiri dari 11 tower, Blok B terdiri dari 10 tower, Blok C terdiri dari 5 tower dan Blok D ada 3 tower. Masing-masing tower 100 pintu atau hunian.

Rubi, 40 tahun, dan ibu dari dua anak, menceritakan bahwa dirinya sudah tinggal enam tahun. Dia menjelani relokasi dari Lodan Ancol. “Digusur dan ditempakan di sini, tiap bulan bayar 126 ribu rupiah di luar listrik dan air. Tapi sejak Covid-19 digratiskan sampai sekarang,” kata dia.

OHAN B. SARDIN

Pilihan Editor: Tak Setuju Cara YouTuber, Warga Harap Polisi Hadir Tertibkan Pengendara Lawan Arah

Berita terkait

Menteri HAM Minta Tambahan Pegawai dari 188 Menjadi 2.544 Orang, Butuh Rp 1,2 Triliun

15 jam lalu

Menteri HAM Minta Tambahan Pegawai dari 188 Menjadi 2.544 Orang, Butuh Rp 1,2 Triliun

Menteri HAM, Natalius Pigai, meminta tambahan pegawai di kementerian yang dipimpinnya dari 188 pegawai menjadi 2.544 pegawai

Baca Selengkapnya

DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

19 jam lalu

DPR Tagih Keseriusan Prabowo dalam Penegakan HAM

DPR akan tetap menagih keseriusan Prabowo dalam penegakan HAM

Baca Selengkapnya

Greenpeace Luncurkan Seri Buku Anak tentang Krisis Iklim

2 hari lalu

Greenpeace Luncurkan Seri Buku Anak tentang Krisis Iklim

Lewat buku ini, Greenpeace ingin membuat bacaan pengantar tentang hutan, masyarakat adat, hingga pelindungan ekologi yang mudah dimengerti anak-anak.

Baca Selengkapnya

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

2 hari lalu

Alasan Ketua Komnas HAM Sebut Tugas TNI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

Ini untuk pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Soroti Mandeknya Pembahasan Dana dalam Perundingan Keanekaragaman Hayati COP16

3 hari lalu

Greenpeace Soroti Mandeknya Pembahasan Dana dalam Perundingan Keanekaragaman Hayati COP16

Greenpeace mengatakan beberapa hari COP16 berlalu tanpa pemenuhan komitmen yang menghilangkan kesempatan untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap terhadap Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

6 hari lalu

Beda Sikap terhadap Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

Pengamat menilai upaya Kementerian HAM mengalokasikan dana Rp 20 triliun selaras dengan program Asta Cita Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Profil Mugiyanto: Pernah Bilang Prabowo Tak Pantas Maju Presiden, kini Jadi Wamen HAM

7 hari lalu

Profil Mugiyanto: Pernah Bilang Prabowo Tak Pantas Maju Presiden, kini Jadi Wamen HAM

Pada Pilpres 2014, Mugiyanto pernah mengatakan Prabowo Subianto tak pantas maju sebagai calon presiden Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

7 hari lalu

Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

Sejumlah menteri Presiden Prabowo terlibat dalam kontroversi yang mengundang perhatian publik.

Baca Selengkapnya

Para Pegiat Hak Asasi Manusia Mengkritik Pernyataan Menteri Yusril Ihza Mahendra

8 hari lalu

Para Pegiat Hak Asasi Manusia Mengkritik Pernyataan Menteri Yusril Ihza Mahendra

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo hendak menghapus pelanggaran HAM berat masa lalu. HAM makin buram

Baca Selengkapnya

Seruan Greenpeace ke Delegasi Negara-negara di COP16 Biodiversitas: Penundaan Tak Dapat Diterima

9 hari lalu

Seruan Greenpeace ke Delegasi Negara-negara di COP16 Biodiversitas: Penundaan Tak Dapat Diterima

Greenpeace berharap pada COP16 Biodiversitas bakal melahirkan komitmen untuk menyediakan pendanaan US$ 20 miliar pada 2025.

Baca Selengkapnya