TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Mugiyanto Sipin menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Mugiyanto, mantan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang diculik oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus, bukan orang asing dalam lingkaran aktivis yang HAM. Namun, sejumlah pegiat dari berbagai organisasi sipil mengaku tak pernah lagi berkomukasi dengan Mugiyanto semenjak dia bergabung dalam pemerintahan.
Mugiyanto resmi menjabat sebagai Wakil Menteri HAM setelah dilantik Prabowo pada Senin, 21 Oktober 2024. Dia mendampingi mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai yang menjadi Menteri HAM. Sebelumnya Mugiyanto sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) di masa Presiden ke-7 Joko Widodo. Dia direkrut untuk mengisi posisi tersebut pada 2023.
Profil Mugiyanto Sipin
Mugiyanto berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Semasa kuliah, Mugiyanto aktif berkegiatan di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan dikenal sebagai aktivis reformasi 1998. Aktivitasnya di SMID membuat Mugiyanto sempat mengalami penculikan dan penyiksaan oleh Tim Mawar Komando Pasukan Khusus pada masa-masa gerakan Reformasi.
Mugiyanto adalah salah satu aktivis prodemokrasi yang diculik pada 13 Maret 1998, menjelang keruntuhan rezim Orde Baru. Dia diculik oleh beberapa orang di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur. Belakangan diketahui bahwa orang-orang menculiknya adalah anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Selama diculik, aktivis Partai Rakyat Demokratik ini diinterogasi dan disiksa penculiknya.
Pada 6 Juni 1998, setelah Soeharto turun dan Undang-Undang Subversi ditiadakan, Mugi dan rekan-rekannya dibebaskan. Ia ditampung oleh Munir Said Thalib dan diminta berkeliling mengkampanyekan perlawanan terhadap penghilangan orang di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya Mugiyanto menjadi koresponden stasiun televisi Belanda, NOS, dan kerap meliput persoalan politik.
Setelah Reformasi, Mugiyanto aktif sebagai pengurus di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Dia menjadi Ketua IKOHI selama 14 tahun, yaitu pada periode 2000-2014. Pada Pilpres 2014, Mugiyanto pernah mengatakan Prabowo Subianto tak pantas maju sebagai calon presiden Indonesia. Ketika itu, Prabowo menjadi calon presiden yang bersaing dengan Joko Widodo.
Menurut Mugiyanto, Prabowo yang merupakan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu memiliki banyak dosa kelam saat masa Reformasi dan belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Malahan, kata Mugiyanto, setelah dipecat dinas militer pada 1998, Prabowo melarikan diri ke Yordania.
“Tahun 2000 dia (Prabowo) hilang. Proses ketika transisi yang sedang terjadi dan menentukan. Pada saat itu Prabowo kabur ke luar negeri. Jadi tak pantas maju calon presiden,” kata Mugiyanto kepada Tempo pada 26 April 2014.
Menurut dia, kaburnya Prabowo tak hanya untuk menghindari proses hukum tapi juga menghindari rasa malu. "Itu salah satu indikasi tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak yakin Indonesia dipimpin orang seperti itu," ujar aktivis yang pernah diculik Tim Mawar yang dibentuk Prabowo.
Pada 2015-2020, Mugiyanto bergabung dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). INFID adalah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.
Mugiyanto pernah terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina pada 2006–2014. AFAD merupakan federasi organisasi HAM yang berfokus pada isu penghilangan paksa di Asia.
Mugiyanto kemudian bergabung dengan KSP pada 2023. Satu tahun kemudian, Presiden Prabowo, mantan Danjen Kopassus, melantiknya sebagai Wakil Menteri HAM.
Konflik dengan IKOHI
Sekretaris Umum IKOHI Zaenal Muttaqin mengatakan organisasinya sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Mugiyanto sejak penunjukannya sebagai Staf Ahli di KSP. “Jadi posisi Mugi sebagai Wamen HAM sama sekali tidak merepresentasikan IKOHI. Sejak dia di KSP kami tak pernah berkomunikasi lagi, dan dengan sendirinya dia sudah bukan bagian dari kami lagi,” kata Zaenal kepada Tempo pada Senin, 21 Oktober 2024.
Zaenal menuding pengangkatan Mugiyanto sebagai Wamen HAM adalah balas jasa Prabowo. Sebab pada Agustus 2024 lalu, kata Zaenal, Mugiyanto bermanuver mempertemukan keluarga korban kasus penghilangan paksa dengan petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Habiburokhman.
Mugiyanto, kata Zaenal, menginisiasi sekaligus menjembatani pertemuan tersebut sehingga keluarga korban penculikan diduga bersedia menerima kompensasi materi tertentu. “Mugi punya agenda sendiri memainkan kasus penghilangan paksa aktivis prodemokrasi, sehingga sekarang dia menjadi wakil menteri,” kata Zaenal.
Pilihan Editor: KPK Panggil Dirut ASDP Ira Puspadewi terkait Dugaan Korupsi
