Kemendagri Resmi Berhentikan Ade Yasin Sebagai Bupati Bogor

Senin, 21 Agustus 2023 23:19 WIB

Ade Yasin. ANTARA

TEMPO.CO, Cibinong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberhentikan Ade Yasin sebagai Bupati Bogor periode 2018-2023. Ade diberhentikan setelah putusan hukumnya berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kemendagri nomor 100.2.1.3-3178 tahun 2023 dan ditandatangani oleh Kabiro Umum Evan Nur Setya Hadi. SK Kemendagri itu terbit merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 834 K/Pid.sus/2023 Tanggal 7 Maret 2023 yang menolak permohonan Kasasi dari pemohon Ade Yasin yang terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto membacakan surat keputusan Mendagri itu. "Poin pertama mengesahkan pemberhentian tidak dengan hormat saudari Ade Yasin dari jabatannya sebagai bupati Bogor pada masa jabatan tahun 2018-2023. Pemberhentian ini karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Rudy Susmanto di Cibinong, Senin, 21 Agustus 2023.

Dalam SK Kemendagri itu juga disebutkan Iwan Setiawan sebagai wakil Bupati Bogor ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Bogor sampai dilantiknya wakil bupati Bogor menjadi bupati Bogor sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Artinya, masih ada sisa empat bulan bagi Iwan Setiawan menjadi Bupati Bogor definitif hingga akhir masa jabatannya di bulan Desember 2023.

"Setelah pemberhentian dan menunjuk Iwan Setiawan sebagai pelaksana tugas Bupati, tinggal kami paripurna kan dan usulkan nama Iwan menjadi Bupati Bogor. Tidak ada nama lain selain Iwan karena saat ini beliau yang menjadi wakil Bupati," kata Rudy.

Dalam rapat DPRD Kabupaten Bogor tentang pemberhentian Ade Yasin, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak hadir.

Iwan setiawan menyatakan rapat tersebut bukan untuk meminta pendapat dewan, tapi hanya mendengar keputusan Kemendagri atas pemberhentian Ade Yasin sebagai Bupati Bogor. "Hanya mendengarkan surat keputusan dari Kemendagri yang dibacakan oleh pimpinan dewan. Lalu mengusulkan saya menjadi Bupati Bogor," kata Iwan.

M.A MURTADHO

Pilihan Editor: Kasasi Ade Yasin Ditolak, KPK Sebut Bukti Bukan Kriminalisasi dan Politis

Advertising
Advertising

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 menit lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

1 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

3 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

5 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

8 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

9 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

11 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

11 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

12 jam lalu

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

Kejati Aceh memeriksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri perihal dugaan korupsi penyimpangan dan pengadaan budi daya ikan kakap.

Baca Selengkapnya

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

13 jam lalu

2 Selebritas Windy Idol dan Nayunda Nabila Diperiksa KPK, Tersangkut Kasus Korupsi Siapa?

Windy Idol dan Nayunda Nabila Nizrinah terseret dalam dugaan kasus korupsi yang berbeda hingga diperiksa KPK. Apa sangkut pautnya?

Baca Selengkapnya