TEMPO.CO, Bogor - Upaya hukum atas putusan Pengadilan Tinggi atau kasasi Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin ditolak oleh Mahkamah Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan MA atas perkara suap Ade Yasin terhadap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian .
“Kami apresiasi majelis hakim kasasi MA yang menolak kasasi terdakwa tersebut. Ini membuktikan bahwa seluruh penegakan hukum oleh KPK dalam perkara ini telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum,” kata Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada Tempo, Jumat, 10 Maret 2023.
Ali mengatakan, dengan ditolaknya kasasi Bupati Bogor nonaktif itu membuktikan bahwa operasi senyap yang dilakukan oleh anggota KPK murni sebagai upaya penegakan hukum dalam memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu sekaligus menepis tudingan adanya kriminalisasi atau unsur politis dalam penangkapan Ade Yasin dan anak buahnya pada April 2022. KPK pun segera mengeksekusi putusan tersebut karena sudah inkracht.
“Sehingga putusan tersebut, juga kembali menegaskan bahwa sama sekali tidak ada unsur politis dan kriminalisasi terhadap penanganan perkara oleh KPK. Kami akan segera eksekusi putusan tersebut karena telah berkekuatan hukum tetap,” ucap Ali.
Dalam kasus tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kelas 1A Bandung pada tanggal 23 September 2022 menjatuhkan vonis terhadap Ade 4 tahun penjara, denda 100 juta dan pencabutan hak politik. Vonis itu jauh lebih berat ketimbang tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Ade 3 tahun penjara.
Atas putusan itu, Ade Yasin pun melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang teregister pada tanggal 27 Oktober 2022. Pada putusan banding 15 November 2022, Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Hidayatul Manan dan hakim anggota Nur Aslam Bustaman dan Berlilik Srihartarti memutuskan untuk memperkuat vonis atau putusan pengadilan Tipikor nomor 71/PID.Sus-TPK/2022/PN.BDG.
M.A MURTADHO
Pilihan Editor: Kuasa Hukum Ade Yasin Sebut Bupati Bogor Nonaktif Itu Korban Konspirasi