Ridwan Kamil Tetapkan WFH ASN Bodebek Hanya untuk yang Berprestasi

Kamis, 24 Agustus 2023 10:13 WIB

Suasana kantor Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI pada hari pertama masuk kerja kebijakan Work From Home (WFH) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan ASN bergiliran kerja dari rumah atau work from home (WFH) menjadi salah satu dari rencana aksi menekan polusi udara di Jabodetabek. “Jadi multidimensi solusinya. Jangan dipotong-potong hanya seolah-olah work from home jadi satu-satunya solusi,” kata dia, di Bandung, Rabu, 23 Agustus 2023.

Ridwan Kamil juga mengatakan, rencana aksi solusi polusi Jabodetabek akan dilaporkan para gubernur di Jabodetabek dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada Presiden Joko Widodo pada akhir bulan ini. “Pak Luhut dan gubernur Jabodetabek ini akan lapor ke Pak Jokowi rencana aksinya seperti apa,” kata dia.

Ridwan Kamil yang membawahi wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) mengatakan, work from home menjadi salah satu solusi saja. Solusi lain yang juga dikerjakan berbarengan di antaranya konversi pembangkit batu bara, penggunaan scrubbers atau alat penyaring polusi pada pembangkit batu bara yang belum dikonversi.

Penggunaan teknologi scrubbers disebutnya juga akan diperkenalkan pada kendaraan bermotor yang belum bisa konversi ke energi listrik. Selain itu adalah rekayasa cuaca dan penerapan jalan berbayar atau ERP.

Khusus WFH, Ridwan Kamil menambahkan, pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkannya. Hanya saja ada syaratnya bagi pegawai yang boleh melakukan WFH tersebut. “Kalau di Jawa Barat itu dynamic work arrangement atau work from home itu diatur bersyarat,” kata dia.

Advertising
Advertising

Syarat pertama hanya untuk pegawai negeri sipil yang lingkup pekerjaannya tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. Itu pun harus disertai pertimbangan atas catatan prestasi pegawai yang bersangkutan. “Kalau track record-nya jelek, gak saya kasih kebijakan itu untuk memastikan dia disiplin dan bertanggung jawab,” kata Ridwan Kamil.

Penerapannya pun bervariasi. Dia menyebut rumus 4-1 bagi yang terbaik 4 kerja di luar atau di rumah 1 di kantor. Tapi bisa juga 3-2, 2-3, 1-4. "Jadi ada 4 formula itu,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, WFH di Jawa Barat juga menjadi respons pasca-pandemi Covid-19 di mana banyak orang bekerja dari rumah tapi pelayanan tetap sama. Untuk konteks sekarang, dia menyebutkan, terjadi pengurangan volume kendaraan di jalan, berarti terjadi pengurangan stres, pengurangan biaya bensin, pengurangan polusi. "Nah itu akan menjadi salah satu opsi menyelesaikan polusi di Jabodetabek,” kata dia.

Pilihan Editor: Hujan Buatan Gagal Terus, DKI Ungkap Langkah Semprot Air dari Atas Gedung

Berita terkait

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

6 jam lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

7 jam lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

8 jam lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan

8 jam lalu

Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan

Partai Golkar memberi dua surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

8 jam lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

9 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

11 jam lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

11 jam lalu

Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

12 jam lalu

Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.

Baca Selengkapnya