Heru Budi Tutup Pabrik Arang yang Asapnya Tak Wajar, Pemilik: Kita Bakar Arang Lagi

Reporter

Tempo.co

Minggu, 27 Agustus 2023 19:30 WIB

Pabrik arang rumahan di Lubang Buaya, Jakarta Timur yang ditutup Pemprov DKI. Foto: TEMPO/Advist Khoirunikmah

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menutup sementara salah satu pabrik arang di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur setelah mengamatinya selama satu pekan. Ia mencurigai aktivitas pabrik tersebut lantaran asap yang dihasilkan dinilai sudah tidak wajar.

“Kalau kemarin yang di Lubang Buaya yang ditutup, ya, asapnya kayak gitu, ya ditutup sementara,” kata Heru Budi kepada Tempo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.

Ditutup karena kualitas udara setempat tak sehat

Menurut dia, langkah tersebut diambil karena berdasarkan pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukan kualitas udara di kawasan itu tidak sehat atau yang ditandai dengan warna kuning pada aplikasi.

“Satu minggu saya pantau itu kuning terus, makanya saya, Dinas LH (Lingkungan Hidup) dan komunikasi dengan Bu Menteri (Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” ujarnya.

KLHK hentikan operasional pabrik arang

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghentikan operasional salah satu pabrik pembuatan arang lantaran melakukan pembakaran terbuka di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Advertising
Advertising

Heru Budi mengatakan ada dua wilayah di Jakarta yang selalu masuk dalam kategori kualitas udara tidak sehat, yaitu Sumur Batu di Jakarta Pusat dan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Dia menginstruksikan Pemerintah Kota setempat mencari tahu dan melaporkan penyebab tidak sehatnya kualitas udara di kawasan itu.

Pabrik arang diduga beroperasi 24 jam

Penjabat Gubernur DKI itu tidak menampik jika waktu operasional industri berjalan selama 24 jam. Namun, dia meminta seluruh industri itu mengikuti dan menjalani rekomendasi KLHK.

“Kalau indikasi polusinya tinggi, ya, dia harus sadar, dong, rekomendasi dari kementerian lingkungan harus dilaksanakan, kan ditutup juga masalah,” kata Heru.

Menutup industri bukan satu-satunya solusi

Menurut dia, menutup dan menghentikan industri bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi polusi udara Jakarta yang belakangan ini terus meningkat dan berdampak pada kesehatan pernapasan atau yang dikenal dengan ISPA. Dia mengakui jika menutup industri dapat menimbulkan masalah baru karena berdampak pada ekonomi masyarakat, yaitu hilangnya lapangan pekerjaan.<!--more-->

Cerita pemilik pabrik arang yang ditutup

Sementara itu, Legowo, pemilik pabrik arang rumahan di Lubang Buaya, Jakarta Timur, kesal karena tempatnya mencari nafkah ditutup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usahanya dinilai turut menyebabkan polusi udara di Ibu Kota.

“Sini kalau mau itu Heru (Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono) datang ke sini,” kata Legowo kesal saat ditemui Tempo di tempat usahanya, Sabtu, 26 Agustus 2023. Sesekali kata-kata kasar terlontar dari mulutnya saat diwawancarai.

Pabrik digerebek saat sedang bakar arang

Legowo menuturkan pabrik arang rumahannya digerebek tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Satpol PP DKI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu, 23 Agustus 2023. Saat itu ada empat orang selain dia yang sedang membakar arang.

“Saya lagi tidur, tiba-tiba dibangunin,” ucap dia.

Klaim uang kompensasi tak diterima

Keesokan harinya, tim gabungan kembali datang untuk memberitahu jika pabrik arang rumahannya harus ditutup selama satu pekan. Sebagai kompensasi atas penutupan ini, pemerintah akan memberikan uang Rp4,5 juta.

Namun, Legowo menyatakan akan kembali membuka pabrik arang rumahannya usai satu pekan berlalu. Ia mengklaim uang kompensasi itu tak satu rupiah pun dia terima.

“Ya sudah setelah satu minggu habis, kita bakar arang lagi, lah,” tuturnya.

Menurut Legowo, uang kompensasi itu diambil oleh pemilik lahan. Legowo mengontrak untuk mendirikan pabrik arang rumahan.

“Jadi kami enggak dapat uang kompensasi apa-apa,” katanya.

Pabrik arang rumahan Legowo sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Ia sebenarnya tidak masalah jika harus ditutup asal mendapat pembinaan, solusi, dan uang ganti rugi.

MUTIA YUANTISYA | ADVIST KHOIRUNIKMAH

Pilihan Editor: Politikus PDIP Usul Ganjil Genap 24 Jam untuk Atasi Polusi Udara Jakarta, Solutif?

Berita terkait

Gakkum KLHK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Berupa Sisik Trenggiling di Bukittinggi

13 jam lalu

Gakkum KLHK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Perdagangan Satwa Dilindungi Berupa Sisik Trenggiling di Bukittinggi

Balai Penegakkan Hukum KLHK Wilayah Sumatera menetapkan tiga tersangka kasus perdagangan satwa dilindungi berupa 7,74 kilogram sisik trenggiling.

Baca Selengkapnya

Perhutanan Sosial Indonesia Jadi Contoh Mitigasi Iklim Berbasis Masyarakat

1 hari lalu

Perhutanan Sosial Indonesia Jadi Contoh Mitigasi Iklim Berbasis Masyarakat

Bank Dunia menggelar Konferensi Lahan 2024 yang mengangkat topik perhutanan sosial sebagai penopang manajemen lahan dan ketahanan iklim.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

2 hari lalu

Blak-blakan Masalah Budidaya Udang, Luhut Minta Kasus Karimunjawa Tak Terulang

Luhut mengatakan permasalahan industri budidaya udang di Indonesia disebabkan banyaknya aturan yang tumpang tindih dan tidak terintegrasi.

Baca Selengkapnya

KLHK Tangkap Buron Tersangka Korlap Penambangan Pasir Timah Ilegal di Belitung

2 hari lalu

KLHK Tangkap Buron Tersangka Korlap Penambangan Pasir Timah Ilegal di Belitung

KLHK saat ini memburu 58 buron tersangka pidana lingkungan hidup. Bentuk tim khusus bernama Satgasus Cakra.

Baca Selengkapnya

Satgas Gakkum KLHK Tangkap Perusak Hutan Mangrove Belitung Timur, Sudah 2 Tahun DPO

3 hari lalu

Satgas Gakkum KLHK Tangkap Perusak Hutan Mangrove Belitung Timur, Sudah 2 Tahun DPO

KLHK telah menahan tersangka kejahatan lingkungan itu dan menitipkannya di Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

4 hari lalu

2.130 Perusahaan Kebun Sawit Ilegal Bakal Dikenai Denda?

Ribuan perusahaan kebun sawit ilegal membabat 3,3 juta hektare hutan. Pengenaan denda disebut tak menghitung kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

5 hari lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Edukasi Polusi Udara

5 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Edukasi Polusi Udara

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan kampanye edukasi dengan tema 'Udara Bersih Untuk Jakarta', di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pandawa Tanah Tinggi.

Baca Selengkapnya

Tidak Sehat, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kedua di Dunia pada Minggu Pagi

7 hari lalu

Tidak Sehat, Kualitas Udara Jakarta Terburuk Kedua di Dunia pada Minggu Pagi

Jakarta hanya satu level di bawah Delhi (India).

Baca Selengkapnya

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

9 hari lalu

Di Forum PBB, KLHK Menyampaikan Deforestasi Indonesia Turun Signifikan

Dalam forum PBB di New York, KLHK menyampaikan deforestasi netto Indonesia 2021-2022 sebesar 104 ribu ha, turun dari 113,5 ribu ha pada 2020-2021.

Baca Selengkapnya