TEMPO.CO, Jakarta - PT Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta mengusulkan sejumlah kebijakan untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta. Kemacetan dianggap menjadi salah satu penyumbang polusi yang membekap Ibu Kota saat ini.

Direktur Operasional MRT Jakarta Muhammad Effendi mengatakan telah mengusulkan tujuh kebijakan yang bisa menurunkan kemacetan di Ibu Kota.

“Usulan itu sudah kami sampaikan kepada pemerintah sejak 2019 lalu. Kami yakin jika usulan itu diterapkan bisa menekan separuh kemacetan di Jakarta, yang berkontribusi terhadap polusi saat ini,” kata Effendi dalam paparannya mengenai upaya menekan kemacetan dan polusi udara di Jakarta di kantor MRT Jakarta, Rabu, 30 Agustus 2023.

Kondisi udara di Jakarta belakangan menjadi sorotan lantaran sering masuk dalam kota dengan polusi udara tertinggi di dunia versi +IQAir. Pada Rabu kemarin, pukul 11.12 WIB, misalnya, berdasarkan data +IQAir, indeks kualitas udara Jakarta 162 AQI US dengan kategori tidak sehat.

Pada hari itu, Jakarta berada di urutan kedua sebagai kota dengan polusi udara tinggi di dunia setelah Dhaka, Bangladesh.

Emisi karbon yang dihasilkan kendaraan menjadi salah satu penyebab polusi di DKI Jakarta, selain jelaga industri yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Saat mengkaji usulan untuk menekan kemacetan di Ibu Kota, kata Effendi, MRT mendapatkan data bahwa 80 persen polusi udara disebabkan oleh kendaraan pribadi yang berseliweran. Bahkan emisi yang dihasilkan kendaraan diperkirakan mencapai 25 ribu ton per tahun.

Jakarta pun menjadi kota termacet ke tujuh di dunia berdasarkan data TomTom Global Trafic Index pada 2018. Imbas kemacetan ini diperkirakan kerugian mencapai Rp 100 triliun saban tahun.

Selanjutnya 7 program usulan MRT Jakarta...

<!--more-->

7 Program Usulan MRT Jakarta untuk Tekan Kemacetan

Setelah melakukan kajian, MRT melihat terdapat tujuh program yang bisa menekan kemacetan seperti menerapkan tarif angkutan umum yang fleksibel, menaikan tarif parkir, reroute bus feeder, mengembangan jalur pendestrian, penerapan jalan berbayar elektronik (ERP), perluasan skema ganjil genap, dan pembangunan park and ride di selatan Jakarta.

“Usulan ini sebenarnya kami hasilkan saat kami diminta meningkatkan penumpang MRT menjadi 150 ribu orang per hari pada 2020,” ujarnya. “Kami diminta untuk membuat kajian agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik.”

Tarif fleksibel untuk penumpang MRT, misalnya, telah diusulkan kepada pemerintah sebagai salah satu upaya agar sebagian pemilik kendaraan pribadi beralih menggunakan Ratangga. Terutama di luar jam sibuk pada pagi dan sore. Dengan adanya flesibilitas tarif tersebut, Effendi berharap jumlah penumpang MRT di luar jam sibuk bisa meningkat.

Pada Juli lalu, misalnya, jumlah rata-rata penumpang pada jam sibuk pagi (07.00-09.00) dan sore (17.00-19.00) mencapai 12 ribu sampai 15 ribu orang per jam. Sedangkan di luar jam sibuk tersebut hanya berkisar 2 ribu sampai 3 ribu orang.

Tarif Berlangganan

“MRT Jakarta juga ingin menawarkan tarif berlangganan (per bulan) untuk penumpang,” ucapnya. "Skema ini juga bisa digunakan untuk transportasi publik lainnya karena tujuannya untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik."

Selain itu, berdasarkan kajian Universitas Indonesia pada 2019 lalu, penyesuaian tarif parkir juga bisa mengurangi volume kendaraan pribadi di Ibu Kota. Semakin tinggi tarif parkir yang dibebankan kepada pengendara pribadi, semakin tinggi juga potensi mereka beralih menggunakan transportasi publik.

“Jadi orang dipaksa. Kurangi lahan parkir di mal sekian persen juga membantu, dan mal juga senang bisa menpatkan area ritel baru,” ujarnya.

Selanjutnya MRT usul atur ulang rute Transjakarta Blok M-Kota...

<!--more-->

Atur Ulang Rute Transjakarta Blok M-Kota

Kebijakan lain yang dianggap bisa meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum adalah reroute feeder atau mengatur ulang sejumlah rute Transjakarta. Salah satu yang perlu diatur ulang adalah rute Transjakarta jurusan Blok M-Bundaran Hotel Indonesia, yang satu garis dengan jalur MRT. Menurut Effendi, jalur Transjakarta bisa memutar jalur lain untuk mengangkut penumpang di wilayah lain yang belum terakses dengan mass rapid transit tersebut.

“Karena kalau MRT tidak bisa dibelokkan, sedangkan bus kan masih bisa dibelokan dengan tujuan awal dan akhir yang sama tapi bisa menyapu penumpang di daerah lain,”ucapnya. “Kalau mau Jakarta gak macet memang harus kritis.”

Di sisi lainnya, pemerintah bisa mengembangkan jalur pendestrian dan mulai menerapkan ERP yang sebenarnya sudah ada sejak 2019. Cara lain yang efektif adalah menambah ruas jalan untuk penerapan skema plat nomor ganjil dan genap.

Menurut dia, kebijakan tersebut efektif untuk membantu menekan volume kendaraan yang masuk ke Jakarta. “Saat ini sudah dibantu Dinas Perhubungan dari awal delapan ruas jalan menjadi sekarang 25 ruas jalan,” katanya. “Kami juga mendorong pengembangan park and ride di Selatan Jakarta. Karena kalau membangun di Jakarta sudah mahal dan kemampuan kami juga terbatas,” ujarnya.

Effendi optimistis tujuh usulan tersebut mampu mengurai kemacetan di Ibu Kota, selain dari penambahan atau peningkatan jalan. Sebab, jumlah peningkatan kendaraan saat ini 400 kali lipat dibandingkan dengan laju penambahan jalan yang hanya 0,05 persen per tahun di Jakarta.

“Untuk menurunkan kemacetan dan polusi di Jakarta tidak bisa lagi dengan imbauan atau dibujuk, tapi dipaksa dengan kebijakan,” ucapnya. "Karena terbukti saat indeks kemaceatan DKI lebih baik pada 2022 lalu, emisi gas rumah kaca juga menurun 26 persen pada periode yang sama. Saat itu, Indeks kemacetan DKI Jakarta berada di urutan 29 jauh dibandingkan pada 2018 lalu."

Selanjutnya diskon tarif MRT Jakarta pada jam tertentu...

<!--more-->

Diskon Tarif MRT Jakarta

Kepala Divisi Customer Engagement PT MRT Jakarta M. Iqbal Bimo mengatakan pihaknya telah mengusulkan dan mengkaji skema fleksibilitas tarif Ratangga. Salah satunya dengan memberikan tarif lebih murah kepada penumpang pada jam tertentu untuk meningkatkan pengguna MRT.

Salah satu skema yang telah diusulkan untuk flesibilitas tarif MRT, misalnya, pada pukul 05.00-07.00, 09.00-17.00, dan 19.00-24.00, biaya perjalanan penumpang MRT dikorting menjadi Rp 2-8 ribu untuk perjalanan terpendek dan terjauh.

Sedangkan, di luar jam tersebut penumpang tetap dikenakan tarif normal Rp 3-14 ribu. “Skema ini telah diterapkan Transjakarta pada pukul 05.00-07.00 penumpang hanya perlu membayar Rp 2 ribu dari tarif normal RP 3.500,” ujarnya.

Dengan diskon tarif itu, kata dia, dari studi kasus penerapan flesibilitas harga di Hongkong, penumpang bisa menghemat hingga 70 persen biaya perjalanan menggunakan MRT di Hongkong.

“Kami yakin dengan kebijakan tarif lebih murah di luar jam sibuk bisa meningkatkan ridership transportasi publik,” ucapnya. “Flesibilitas tarif ini juga bisa diterapkan oleh modatransportasi umum lainnya.”

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan upaya mengurai kemacetan dan polusi di Jakarta, perlu komitmen serta kebijakan untuk diimplementasikan. Salah satunya adalah dengan mendorong pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Pemerintah bisa memulai gerakan ini dengan meminta aparatur sipil negara naik angkutan umum ke kantornya," ujarnya. "Presiden juga mesti mencontohkan. Sekali-kali naik kereta dari Bogor menuju Istana Negara. Kalau presiden memberi contoh anak buah akan segan."

Pilihan Editor: Arahan Jokowi ke Heru Budi: MRT Jakarta Jalur Timur-Barat Dibangun Pakai Skema yang Sama