TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan kontribusinya dalam upaya mengatasi kemacetan Ibu Kota. Dia menunjuk, antara lain, penyesuaian ulang waktu siklus lampu lalu lintas pada simpang Santa, simpang Jalan Wijaya 1, dan Jalan Wolter Monginsidi.

"Untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tundaan lalu lintas," katanya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu petang, 13 September 2023.

Selain itu, diklaimnya penataan parkir pada ruas Jalan Suryo, Jalan Senopati, dan Jalan Wolter Monginsidi. Penataan ini, kata Heru Budi, adalah penanganan kemacetan dengan tetap memprioritaskan hak pejalan kaki dan pesepeda.

Penjabat gubernur per Oktober tahun lalu, setelah Anies Baswedan lengser, dan akan mengantar hingga Jakarta memiliki gubernur terpilih usai pilkada 2024 nanti tersebut berjanji Pemerintah Provinsi DKI akan tetap meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengintegrasian moda transportasi.

Sedangkan yang terkait rencana pengurangan subsidi di bidang transportasi, dia menyampaikan tetap mengupayakan peningkatan pelayanan dan penambahan armada bus, "dan rute untuk memangkas waktu tunggu, terutama pada jam sibuk.”

Heru Budi juga memaparkan bahwa Jakarta juga sedang menghadapi permasalahan penanganan sampah, khususnya sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang sebesar 7.500 ton setiap harinya. Dia menyebut kebutuhan fasilitas pengolahan sampah yang bisa terbangun dalam waktu cepat, efektif, dan dapat mengolah sampah dalam kapasitas besar.

Fasilitas pengolahan sampah yang direncanakan ini, menurut Heru Budi, juga diharap tidak membebani keuangan daerah baik saat pembagunan maupun pengoperasian. Untuk itu, Pemprov DKI melakukan pembangunan fasilitas pengolahan refuse-derived fuel atau RDF yang dianggap sesuai dengan kriteria tersebut. RDF adalah bahan bakar dari aneka sampah.

“Saat ini, fasilitas RDF baru terbangun di TPST Bantargebang dan diharapkan dapat terbangun di lokasi lainnya,” kata Heru Budi.

Lalu, masalah polusi udara. Eks Wali Kota Jakarta Utara itu berpendapat kalau uji emisi merupakan salah satu aksi yang dapat menurunkan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Uji emisi kendaraan pribadi saat ini disebutnya masih bersifat sukarela dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pekan uji emisi gratis dan uji kepatuhan.

Untuk penanganan pengangguran, DKI Jakarta telah melakukan upaya pembentukan tenaga kerja mandiri, pameran bursa kerja atau job fair, dan bazar, pelatihan keterampilan kerja kejuruan, dan pengembangan sistem informasi pasar pekerja.

Pilihan Editor: Gangster Pelajar Tak Kunjung Ditangkap, Orang Tua Korban Berusaha Lacak Sendiri Pelaku