TEMPO.CO, Jakarta - Kualitas udara Jakarta pada Rabu pagi ini berada di peringkat ke-6 kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada Rabu pagi, pukul 06.00, indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada di angka 129 atau masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Situs pemantau kualitas udara realtime itu mencatat angka partikel halus atau particulate matter (PM) 2,5 mencapai 47 mikrogram per meter kubik.

Hujan yang turun di sejumlah wilayah Jakarta, seperti Blok M di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat hingga Jakarta Barat, diduga membuat kualitas udara pagi ini sedikit membaik.

Kota dengan polusi udara terburuk di dunia pada pagi ini adalah Kampala di Uganda dengan AQI 169. Sedangkan indeks kualitas udara Dubai di Uni Emirat Arab 166 sehingga menempatkan kota itu di posisi kedua. Berikutnya, San Fransisco di Amerika Serikat, dengan AQI 160.

Kota lain yang masuk 10 kota besar di dunia dengan kualitas udara terburuk di atas Indonesia adalah Johannesburg, Afrika Selatan, dengan AQI 159 dan Kucing, Malaysia, dengan AQI 155.

DKI Jakarta Sebut Ada Alat Pengukur Indeks Kualiats Udara Tidak Berizin

Kemarin, Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Wahyudi Rudiyanto mengatakan ada beberapa alat pengukur indeks kualitas udara milik swasta yang tidak berizin, tapi menyebarkan data soal polusi udara di Jakarta.

Yudi mengatakan pihaknya, telah melakukan rapat dengan Polres Metro Jakarta Timur dan menemukan ada beberapa perusahaan swasta di Jakarta Timur yang tidak memiliki izin serta akreditasi yang jelas kemudian menyebar data pencemaran polusi.

“Harusnya mereka berizin dikalibrasi oleh KLHK, baru mereka menyebarkan infonya, harusnya begitu,” katanya saat dikonfirmasi Tempo melalui telepon, Selasa, 19 September 2023.

Dia mengatakan data yang akurat yakni milih Dinas Lingkungan Hidup karena sudah memiliki izin dari Kementerian KLHK.

Yudi tidak menjelaskan secara rinci perusahaan swasta mana yang memiliki alat ukur namun tidak berizin. Bukan hanya di Jakarta Timur, Yudi mengatakan ada juga perusahaan di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

“Ada beberapa swasta yang tidak berizin jadi chaos kita. Harusnya mereka berizin lapor kami penyamaan data baru disebar,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana tindakan DLH soal adanya perusahaan swasta yang menyebar data polusi dari alat ukurnya sendiri, Yudi mengatakan hal tu akan dirapatkan dengan kepolisian.

“Menggandeng Polres Jaktim kemarin kami rapat, ada beberapa yang sudah dihentikan,” katanya.

Yudi mengatakan, DLH meragukan keakuratan alat pengukur indeks kualitas udara milik perusahaan swasta.Seharusnya, alat ukur udara tersebut dikalibrasi dan terakreditasi oleh Kementerian KLHK.

"La itu (milik perusahaan swasta) belum ada kalibrasi belum izinnya jadi bisa hoaks karena menurut data kami udaranya sudah membaik,” katanya.

Yudi menduga perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai tujuan lain menyebar data tersebut. “Artinya ada beberapa swasta yang tidak punya izin menyebar itu, ada unsur lain mungkin,” ucapnya.

Kepala DLH DKI ragukan alat ukur kualitas udara IQAir

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto pada rapat pembahasan APBD Perubahan 2023 di Grand Cempaka Resort, Bogor, pada Jumat, 15 September 2023 meragukan stasiun pemantauan kualitas udara milik IQAir yang saat ini banyak menjadi rujukan masyarakat.

Sudah beberapa bulan belakangan ini, indeks kualitas udara Jakarta berdasarkan IQair menunjukkan indeks yang buruk. Jakarta pun kerap ditempatkannya dalam daftar atas kota besar di dunia dengan polusi udara terburuk (Tidak Sehat).

Asep mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup DKI selama ini tak pernah dimintakan konsultasi tentang panduan pemasangan alat-alat tersebut. Dia khawatir pemasangan alat pada titik lokasi yang tidak sesuai kajian, misalnya, atau alat yang berdebu, membuat hasil pengukuran IQAir selama ini tidak akurat atau valid.

Walhi kritik sikap Kepala DLH DKI

Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi mengkritik sikap Asep Kuswanto, yang dinilainya masih menyangkal buruknya kualitas udara Jakarta saat ini.

Juru kampanye Walhi DKI, Muhammad Aminullah menilai pernyataan Asep tersebut tidak penting dan tidak diperlukan dalam upaya pengendalian polusi udara di Jakarta.

"Pernyataan tersebut juga menegaskan pemerintah sampai saat ini masih menyangkal buruknya kualitas udara Jakarta dan masih terjebak dalam perdebatan alat ukur," kata juru kampanye Walhi DKI, Muhammad Aminullah, dalam siaran tertulis yang dibagikannya, Senin 18 September 2023.

Menurut Aminullah, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep seharusnya memahami data pemantauan kualitas udara bukan satu-satunya acuan masyarakat. Pasalnya, masyarakat juga melihat secara langsung udara Jakarta yang terpapar polusi. Mereka bahkan merekamnya sendiri dan membagikannya di media sosial.

Pilihan Editor: Kualitas Udara Jakarta Terburuk Ketiga di Dunia Senin Pagi, di Bawah Dubai dan Kuching