TEMPO.CO, Cibinong - Bupati Bogor Iwan Setiawan memberikan fasilitas kepersertaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT dan RW. Anggaran pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan untuk ketua RT dan ketua RW di Kabupaten Bogor ini masuk dalam APBD Perubahan 2023 yang disepakati pada Sabtu malam, 30 September 2023.

Iwan mengatakan, anggaran sekitar Rp1 miliar telah disiapkan untuk fasilitas BPJS Ketenagakerjaan itu selama 3 bulan ke depan terhitung sejak Oktober.

“Saya sudah janji kepada para RT RW, dan Alhamdulillah untuk 3 bulan ke depan kita bisa mengalokasikan BPJS ketenagakerjaan untuk RT dan RW se-Kabupaten Bogor," kata Iwan di Bogor, Minggu 1 Oktober 2023, seperti dikutip dari Antara.

Pertimbangannya adalah karena pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan selama ini dianggap identik untuk pekerja formal, kata Iwan, sedangkan pekerja informal, seperti ketua RT dan ketua RW belum tersentuh.

Pemberian jaminan ini juga merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan perlinungan kepada ketua RT dan ketua RW sebagai ujung tombak pemerintah.

Dengan adanya jaminan ini, kata Bupati Kabupaten Bogor itu, ketua RT dan RW memiliki perlindungan dan kenyamanan saat melaksanakan tugas. "Sehingga ketika ada yang meninggal, akan mendapatkan jaminan santunan dari BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Diharapkan pemberian jaminan ketenagakerjaan ini juga bisa memacu semangat kerja 19.235 orang Ketua RT dan Ketua RW se-Kabupaten Bogor. Iwan telah minta camat hingga kepala desa untuk membantu agar program ini berjalan dengan baik.

“Jadi selain BPJS Kesehatan, kita juga bisa mengakomodir BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh RT RW," kata Iwan.

Pilihan Editor: Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan