TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto membeberkan alokasi anggaran di dinasnya terutama soal penanganan polusi udara. Alokasi anggaran di DLH DKI dikritik politikus PSI karena tidak fokus pada upaya pengurangan pencemaran udara.

Asep mengatakan untuk mengatasi masalah pencemaran udara, pihaknya membutuhkan alat Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) dan sarana prasarana uji emisi. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan permintaan alokasi anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD Perubahan DKI 2023.

“Kami menyampaikan ke Komisi D bahwa kita butuh alat SPKU, Stasiun Pemantau Kualitas Udara. Alahamdulillah kebutuhan kami itu kemudian diakomodir oleh teman-teman Komisi D untuk mengadaan alat SPKU itu,” kata Asep kepada TEMPO saat ditemui di Balai Kota DI Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023.

Tidak hanya itu, Dinas LH DKI juga mendapat anggaran khusus untuk pelaksanaan uji emisi dan tilang uji emisi. “Dengan adanya kemarin isu polusi, kita mengintensifkan pelaksanaan uji emisi, terutama rencana kita untuk melakukan tilang uji emisi. Jadi dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan uji emisi, maka kami harapkan untuk tilang uji emisi bisa dilanjutkan.

Adapun Anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada APBD Perubahan DKI 2023, yaitu sebesar Rp 22.865.715.418 dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Pemantauan kualitas udara dan tingkat kebisingan di Pemprov DKI Jakarta Rp 1.155.667.156 anggaran kajian Rp 755.035.542 (Dinas Lingkungan Hidup);

2. Pengadaan kendaraan layanan uji emisi dan sarana pendukung Rp 6.258.608.548 (Dinas Lingkungan Hidup) sebanyak tujuh unit mobil;

3. Pengadaan prasarana sarana pemantauan dan pemulihan kualitas udara Rp 14.135.694.870 (Dinas Lingkungan Hidup) sebanyak Sembilan unit SPKU;

4. Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat uji emisi gas buang kendaraan bermotor Rp 154.262.571 (Suku Dinas Lingkunga Hidup Jakarta Pusat);

5. Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat uji emisi gas buang kendaraan bermotor Rp 334.540.661 (Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara);

6. Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat uji emisi gas buang kendaraan bermotor Rp 333.082.558 (Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat);

7. Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat uji emisi Rp 275.630.222 (Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan);

8. Pengawasan dan pembinaan terhadap tempat uji emisi Rp 218.228.832 (Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur).

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengkritik alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam APBD Perubahan (APBD-P) DKI 2023 yang tidak fokus pada program mengatasi polusi udara.

"Dari dinas terkait (Dinas Lingkungan Hidup) tidak memiliki program yang berfokus pada pencegahan ataupun pengurangan pencemaran udara," kata August dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Oktober 2023.

Pilihan Editor: Dinas Lingkungan Hidup Pastikan Pencemaran di Kanal Banjir Barat, Air Baku untuk IPA Hutan Kota