TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 akan melanjutkan prinsip money follow priority program, yakni pemenuhan belanja prioritas.

Dia mengatakan pada Pembiayaan Daerah, Sumber Penerimaan Pembiayaan pada APBD DKI 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2023 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. “Pengeluaran Pembiayaan akan dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan Pembayaran Pokok Utang,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip Ahad, 8 Oktober 2023.

Menurutnya, total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI ajukan Rp 81,58 triliun atau naik 2,58 persen. Untuk alokasi anggaran Belanja Daerah direncanakan Rp 71,82 triliun.

Adapun Belanja Daerah yang digunakan untuk anggaran prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penanggulangan Banjir sebesar Rp 2,85 triliun atau 4 persen dari total Belanja Daerah;

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi sebesar Rp 1,5 triliun atau 2 persen dari total Belanja Daerah;

3. Percepatan Penurunan Stunting sebesar Rp 1,87 triliun atau 3 persen dari total Belanja Daerah;

4. Penanganan Kemacetan sebesar Rp 6,9 triliun atau 10 persen dari total Belanja Daerah;

5. Penanggulangan Kemiskinan Rp 7,77 triliun atau 11 persen dari total Belanja Daerah; dan

6. Penguatan Nilai Demokrasi Rp 872 miliar atau 1 persen dari total Belanja Daerah.

Sementara itu, Pendapatan Daerah pada APBD DKI 2024 direncanakan Rp 72,34 triliun atau mengalami kenaikan 2,42 persen dibandingkan dengan Rancangan APBD Perubahan DKI 2023 sebesar Rp 70,63 triliun.

Pendapatan Daerah diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 52,37 triliun; Pendapatan Transfer sebesar Rp 19,25 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 722,12 miliar.

Pilihan Editor: Dinas Lingkungan Hidup DKI Beberkan Alokasi Anggaran Pengurangan Polusi Udara Usai Dikritik PSI