TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) meminta Heru Budi Hartono untuk tidak rangkap jabatan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur dan Kepala Sekretariat Kepresidenan.

“Sebenarnya kalau menurut saya, udah nggak usah rangkap jabatan menjadi kepala staff kepresidenan. Itu mau tidak mau kan membuat terbagi-bagi fokus dari pekerjaannya Pak Pj Gubernur,” kata MTZ saat dihubungi TEMPO, Selasa, 17 Oktober 2023.

Hal itu diungkap MTZ karena masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI diperpanjang selama satu tahun ke depan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Kalau memang ternyata diperpanjang ya mohon, Pak Pj Gubernurnya mencatat masalah transportasi di Jakarta, kemacetan yang masih terus, ternyata tambah parah,” ujarnya.

Menurut politisi PKS itu, Heru Budi harus segera menuntaskan permasalahan di Ibu Kota yang tak kunjung selesai, seperti kemacetan, polusi udara, Kampung Bayam, serta KJP. “Selain itu juga tentang polusi udara yang kemudian menempatkan Jakarta menjadi kota terkotor di dunia. Jadi langkah-langkahnya belum terlihat,” kata MTZ.

Selain itu, persoalan tentang warga Kampung Bayam yang belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) tidak tertangani dengan baik oleh Heru Budi. “Kampung bayam walaupun ketika Pak Anies (masih jadi Gubernur) itu sebenarnya sudah selesai, tinggal penyerahannya saja,” kata politisi PKS itu.

Terakhir yang menjadi sorotannya adalah soal subsidi pangan. Pasalnya, warga mengeluhkan pendistribusian pangan murah yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Warga harus antre sejak subuh untuk mendapatkan pangan murah. Hal tersebut diperparah dengan semakin sedikitnya gerai lokasi distribusi pangan murah.

“Kemudian juga tentang pangan. Warga ternyata zaman sekarang ini antre-antre untuk ambil KJP segala macam, dari subuh, dan lain-lain itu kan nggak bagus. Nah itu hal-hal yang seharusnya diperbaiki,” katanya.

Pilihan Editor: Jabatan Pj Gubernur DKI Diperpanjang, Ini Alasan Heru Budi Tetap Rangkap Kepala Sekretariat Presiden