Disebut Mati Langkah Urus Pengangguran, Ini Kata Heru Budi

Rabu, 15 November 2023 16:17 WIB

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 November 2023. TEMPO/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat bicara soal tudingan mati langkah dalam menangani masalah pengangguran yang dilontarkan Fraksi PAN DPRD DKI. Heru mengatakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta terus melakukan intervensi melalui berbagai program untuk menekan angka pengangguran di Ibu Kota.

“Banyak, yang kemarin PAN bilang link and match untuk memberikan kesempatan pekerjaan, memacu untuk investasi di Jakarta,” kata Heru Budi saat ditemui di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 15 November 2023.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto meminta Heru Budi memanfaatkan program link and match untuk menuntaskan masalah pengangguran.

“Saya memerhatikan, nampaknya tidak ada kemajuan yang berarti selama ini di dalam menanggulangi pengangguran. Nampaknya Pemprov DKI Jakarta mati langkah. Oleh karena itu, bolak-balik kami mengusulkan tolong diseriuskan link and match,” kata Bambang di sela-sela Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa, 14 November.

Kebijakan link and match, yang dibuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengarah pada membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja terpadu sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja.

Advertising
Advertising

Kemnaker memiliki kebijakan link and match ketenagakerjaan yang meliputi pengembangan sistem integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan; penguatan kelembagaan dan pengembangan ekosistem pasar kerja. Termasuk pengembangan pasar kerja inklusif; penguatan SDM pelatihan, sertifikasi, dan penempatan dalam melakukan integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan; penguatan norma, standar, dan prosedur yang mendukung integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan; digitalisasi pelayanan pasar kerja; dan pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan para pihak terkait.

Menurut Bambang Kusumanto, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 8,3 juta warga DKI Jakarta berusia pekerja. Namun, hanya 5,2 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja, sementara 3,1 juta orang dinyatakan tidak kerja. “Tiga juta itu, ada kurang lebih 400.000 yang masuk kategori pengangguran terbuka,” katanya.

Merespons Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Heru Budi mengatakan angka pengangguran di Jakarta tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022. “Kalau by data 2022 itu 7,18 persen pengangguran di Jakarta, di 2023 turun menjadi 6,5 persen. Artinya, turun tapi tetap masih ada pengangguran. Ya Pemda terus berusaha untuk bisa memberikan lowongan kerja,” ucap Heru Budi.

Pilihan Editor: Jalanan JIS Tergenang Banjir, Heru Budi Perintahkan Dinas SDA Bereskan Kabel yang Halangi Saluran Air

Berita terkait

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

2 hari lalu

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru Budi juga meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.

Baca Selengkapnya

Marak PHK di Awal 2024, Apindo: Angka Pengangguran akan Meningkat

4 hari lalu

Marak PHK di Awal 2024, Apindo: Angka Pengangguran akan Meningkat

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di awal 2024. Bakal meningkatkan angka pengangguran.

Baca Selengkapnya

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

5 hari lalu

Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

6 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

7 hari lalu

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

8 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

12 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

13 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

15 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

24 hari lalu

Posko THR Ditutup, 1.475 Laporan hingga Berbagai Jenis Pengaduan

Kementerian Ketenagakerjaan menutup layanan Posko THR. Dibuka pada 28 Maret 2024, posko THR ditutup pada Selasa,16 April 2024

Baca Selengkapnya