TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari Wali Kota Depok Mohammad Idris keluarkan surat edaran tentang berobat gratis pakai KTP. Idris menyampaikan bagi warga Depok yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit cukup menunjukkan KTP dan KK.

Berita terpopuler berikutnya adalah Gibran beserta relawannya membagikan makan siang gratis untuk masyarakat saat kampanye di Cempaka Putih. Pembagian makanan itu disebut merupakan bagian dari upaya Gibran mengenalkan programnya, yakni makan siang dan susu gratis untuk pelajar dan santri.

Berita terpopuler ketiga adalah anggota DPRD Depok sebut berobat gratis pakai KTP Depok mulai 1 Desember 2023 hanya janji manis belaka karena dia masih diminta membayar saat berobat ke RS Hermina. Ada pula warga yang berobat ke puskesmas pada Jumat, 7 Desember lalu masih dipungut bayaran Rp10 ribu dan tidak bisa hanya menggunakan KTP.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pasa Senin, 11 Desember 2023:

1. Wali Kota Depok Keluarkan Surat Edaran Tentang Berobat Gratis Pakai KTP, Begini Isinya

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang implementasi Universal Health Coverage (UHC), jaminan kesehatan nasional di Kota Depok, yang cukup menyertakan kartu tanda penduduk atau KTP untuk mengakses pengobatan gratis.

SE dengan nomor 003/ 9173 - Dinkes tersebut ditandatangani secara elektronik Wali Kota Depok Mohammad Idris pada Jumat, 8 Desember 2023.

Surat edaran tersebut menjelaskan tentang Kota Depok yang sudah berstatus Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Desember 2023. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada skema jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Depok.

Ketentuan Bagi Pasien yang Dirawat dan Rawat Jalan di Rumah Sakit

Idris menyampaikan bagi warga Depok yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit cukup menunjukkan KTP dan KK. Pihak rumah sakit lalu lapor ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan surat keterangan rawat.

“Dinas Kesehatan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD) maksimal 3x24 jam," kata Idris dalam SE yang dikutip Ahad, 10 Desember 2023.

Bagi pasien yang membutuhkan rawat jalan ke rumah sakit, bisa datang ke puskesmas sesuai tempat tinggal dan mendaftar dengan membawa KTP dan KK. Dokter puskesmas akan memeriksa dan membuat surat rujukan ke Rumah Sakit.

"Puskesmas mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD), setelah berhasil didaftarkan sebagai peserta PBI APBD, pasien dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan JKN," tuturnya.

Ketentuan Rawat Jalan di Puskesmas

Adapun bagi pasien yang melakukan rawat jalan di puskesmas bisa datang dengan membawa KTP dan KK. Dokter akan memeriksa dan jika membutuhkan pengobatan lebih lanjut, puskesmas akan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD).

"Setelah berhasil didaftarkan sebagai peserta PBI APBD, dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan JKN," ujarnya.

Pasien yang Dirawat di Luar Kota

Sementara bagi warga yang dirawat di rumah sakit di luar Kota Depok, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, diminta menunjukkan KTP dan KK. Pihak keluarga yang terdapat dalam satu KK diminta melapor ke puskesmas dengan membawa surat keterangan rawat.

"Puskesmas mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD) maksimal 3 x 24 jam," ucap Idris.

Persalinan

Beleid tersebut juga mengatur tentang persalinan di Puskesmas Mampu Poned. Pasien cukup menunjukkan KTP dan KK untuk selanjutnya didaftarkan sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD) pada hari yang sama dengan persalinan.

Ketentuan Bagi Masyarakat yang Belum Terdaftar KIS PBI APBD

Untuk masyarakat yang tidak sakit dan belum terdaftar sebagai peserta KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bisa datang ke Pusat Kesejahteraan Sosial atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos SLRT) di kelurahan dengan membawa KTP, KK, dan bukti KIS salah satu anggota keluarga yang sudah terdaftar lebih dulu.

Setelah itu Puskesos/SLRT mengajukan usulan ke Dinas Sosial tanpa melalui verifikasi dan validasi dengan Parameter Kemiskinan.

"Dinas Sosial akan mengirimkan usulan secara berkala ke Dinas Kesehatan atau ke SIAK-NG, Dinas Kesehatan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD)," jelas Idris.

Ketentuan Bagi Warga dengan Status Kepesertaan JKN tidak Aktif

Sementara, bagi peserta yang status kepesertaan JIS-nya tidak aktif bisa datang ke Puskesos SLRT kelurahan setempat dengan membawa KTP serta KK. Petugas akan memverifikasi dan memvalidasi dengan Parameter Kemiskinan dan diusulkan ke Dinas Sosial.

Nantinya Dinas Sosial akan mengirimkan usulan secara berkala ke Dinas Kesehatan atau ke SIAK-NG. "Dinas Kesehatan mendaftarkan pasien dan keluarganya sebagai peserta JKN (KIS PBI APBD)," katanya.

Idris menjelaskan Pemerintah Kota Depok secara berkala akan memverifikasi data peserta PBI APBD. Jika masuk kategori tidak mampu, maka kepesertaan JKN tetap aktif.

"Namun, jika masuk kategori masyarakat mampu, kepesertaan JKN akan dinonaktifkan atau kepesertaan JKN dilanjutkan dengan pembiayaan secara mandiri," kata Idris.

Selanjutnya menu makan gratis Gibran saat kampanye di Cempaka Putih...

<!--more-->

2. Menu Makan Gratis dari Gibran di Cempaka Putih: Tahu, Tempe, Ayam Bakar

Cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, mendatangi warga Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu siang, 9 Desember 2023. Tak hanya datang, Gibran beserta relawannya turut membagikan makan siang gratis untuk masyarakat.

"Tadi timnya Gibran juga bagi-bagi makanan," kata Sri Yatun, Ketua RT 14 RW 5, saat ditemui Tempo, Sabtu, 9 Desember 2023.

Yatun menyebut kepengurusan acara kampanye anak sulung Presiden Joko Widodo itu, termasuk makanan dan panggung, merupakan tanggung jawab tim sukses dan relawan. Panitia sekitar hanya membantu persiapannya saja.

"Karena saya dimintain izin sama timnya buat adain panggung, ya udah saya kasih. Mereka juga bagiin makan buat semua warga saya," ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tempo, pembagian makan siang gratis itu dilakukan di depan halaman Masjid Al Hikmah sesaat setelah Gibran meninggalkan lokasi pada pukul 12.23. Gibran pun menyempatkan diri salat zuhur berjemaah bersama warga di masjid yang terletak di Jalan Cempaka Putih Barat itu.

Adi, salah satu relawan Gibran, yang juga tinggal di Cempaka Putih, menyebut pembagian makanan itu merupakan bagian dari upaya Gibran mengenalkan programnya, yakni makan siang dan susu gratis untuk pelajar dan santri.

"Jadi dibagi-bagikan saja ke warga sini," kata Adi. Menu makanan yang diberikan kepada warga itu terdiri dari nasi, tempe orek, tahu goreng, dan ayam bakar.

Dia juga optimis warga setempat nantinya akan memberikan dukungan penuh kepada wali kota Surakarta itu. "Warga sini pasti nanti pilih Prabowo-Gibran," tuturnya.

Selanjutnya berobat gratis pakat KTP Depok disebut cuma isapan jempol...

<!--more-->

3. Berobat Gratis Cukup Pakai KTP Depok Disebut Cuma Isapan Jempol, Warga Masih Bayar

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyebut per 1 Desember 2023 kotanya sudah menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Tiap warga yang ingin berobat ke puskesmas atau rumah sakit cukup memperlihatkan KTP, tak perlu bayar.

Namun, anggota Fraksi PDIP DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo, membantahnya. Menurut dia, ucapan Imam tidak sesuai fakta di lapangan bahwa warga masih harus membayar ketika berobat di rumah sakit.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini menguji pernyataan Imam itu saat dia berobat ke RS Hermina. Dia menyampaikan ke manajemen RS jika dirinya mau bayar pakai KTP.

"Sesuai dengan yang waktu itu disampaikan wakil wali kota, ternyata ditolak KTP saya. Padahal KTP saya KTP Depok," kata Hendrik, Ahad, 10 Desember 2023.

Ia menilai Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono berbohong. Pernyataan dari dinas kesehatan atas ucapan Imam di media cetak, online, maupun YouTube ternyata tidak seindah yang disampaikan.

“Banyak hal berbelit yang menjadi persyaratan penggunaan KTP untuk berobat," tutur Hendrik

Saat Hendrik ke RS untuk berobat rawat jalan, ia didiagnosa mengalami suatu penyakit hingga akhirnya diberikan cairan infus dan dibolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

"Tadinya mau rawat inap, tapi menurut dokter gak perlu, jadinya pulang. Saya sudah tanya bagaimana mau bayar pakai KTP. Katanya (RS) belum bisa," tutur Hendrik.

Bukan hanya dirinya, ia menyebut ada warga yang berobat ke puskesmas pada Jumat, 7 Desember 2023 masih dipungut bayaran Rp10 ribu dan tidak bisa hanya menggunakan KTP.

"Saran saya ke Pak IBH, ya, sudahlah berhenti membohongi rakyat dengan janji manis yang tidak bisa dilaksanakan dan tidak bisa dinikmati rakyat," ucap dia.

Dia meminta Imam, yang juga menjabat Ketua DPD PKS Depok, agar tidak menjadikan isu kesehatan untuk ajang kampanye. Ia menuding Imam tidak menyosialisasikan prosedurnya yang berbelit-belit.

Sementara itu, ormas Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok juga menguji kebenarang pernyataan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono soal berobat gratis cukup pakai KTP. Ketua DKR Roy Pangharapan mengujinya dengan membawa pasien miskin ke Puskesmas di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji.

"Ternyata tidak terbukti. Pernyataan Wakil Wali Kota itu isapan jempol doang. Pasien tetap diminta bayar. Padahal pasien miskin. Ini pembohongan publik," kata Roy.

Ia menceritakan pada Sabtu, 9 Desember 2023 DKR Kota Depok mendapat laporan warga Depok yang anaknya berobat ke Puskesmas Kemiri Muka, Beji Depok, dengan menggunakan KIS-PBI yang nonaktif sehingga tetap disuruh membayar.

"Orang tua pasien menunjukkan kepada petugas pernyataan Wakil Wali Kota yang mengatakan cukup pakai KTP dan gratis, tapi petugas puskesmas tetap minta bayaran," ujar Roy.

Roy pun mendatangi puskesmas itu dan mendapat penjelasan jika pernyataan wakil wali kota sudah diralat. Berobat gratis cukup pakai KTP belum bisa dilaksanakan pada Desember 2023.

"Artinya pasien tetap disuruh bayar umum. Belum ada arahan jika bisa berobat gratis di puskesmas hanya cukup pakai KTP Depok," ucap politikus Partai NasDem itu mengutip penjelasan petugas puskesmas.

Ia pun mendesak Pemkot Depok memberikan klarifikasi dan penjelasan soal program berobat gartis cukup pakai KTP itu.

"Setahu kami kebijakan berobat gratis cukup pakai KTP adalah kebijakan UHC dari BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia. Kalau pemerintah Kota Depok sudah mendukung program itu, mengapa masih ada pungutan pada rakyat yang memiliki KIS-PBI yang sudah pasti tidak mampu," kata Roy Pangharapan.

Tempo sudah meminta penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Depok soal ini sejak kemarin, tapi tak kunjung direspons.

Pilihan Editor: Viral Perusakan Sekretariat Relawan Ganjar di Depok, Panwaslu: Benar tapi ...