PWNU DKI Jakarta: Boleh Dukung Paslon di Pemilu 2024 tapi Jangan Bawa Lembaga

Sabtu, 30 Desember 2023 18:20 WIB

Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi DKI Jakarta menggelar Muhasabah Akhir Tahun PWNU DKI Jakarta di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Sabtu, 30 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishaq mengingatkan kepada para anggotanya agar memberikan dukungan dalam Pemilu 2024 tanpa embel-embel kelembagaan. Menurutnya, saat ini adalah tahun politik sehingga setiap ucapan maupun tindakan anggota NU akan mudah diplesetkan.

Muhyiddin menjelaskan, berdasarkan aturan kelembagaan, NU tidak boleh terlibat secara langsung pada hal-hal yang berbau politik praktis. "Bahwa pribadi per pribadi silakan, tetapi jangan membawa nama organisasi atau perkumpulan," ucapnya di acara Muhasabah Akhir Tahun PWNU DKI Jakarta di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 30 Desember 2023.

Dalam acara yang bertajuk Doa Bersama untuk Pemilu Damai dan Berkualitas 2024 itu, ia juga menyinggung pemberhentian Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar. Muhyiddin menyatakan memakluminya berdasarkan penjelasannya di atas.

"Kami maklum lah bahwa di beberapa daerah ada teman-teman kita yang tidak sekadar (diberi) surat peringatan, tapi sudah dinon-aktifkan gara-gara berpihak kepada salah satu paslon," ucapnya.

Oleh karena itu, Muhyiddin mengimbau agar seluruh warga NU dapat berhati-hati. Apabila obrolan itu sekadar dilakukan di grup-grup, menurutnya masih tidak masalah. Namun, sekali lagi ia menegaskan agar dukungan yang diberikan anggota tidak membawa kelembagaan.

Advertising
Advertising

Pilihan Editor: Dilaporkan Hilang dalam Ekspedisi, Mahasiswa IPB Ditemukan Tewas

Berita terkait

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

5 jam lalu

Temui Jokowi, Ini Profil Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin bertemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. Untuk apa?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

6 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

23 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

2 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

2 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

2 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya