Ratusan Surat Suara di Bekasi Rusak Saat Hari Pertama Sortir Lipat

Rabu, 10 Januari 2024 10:15 WIB

Relawan menyortir surat suara di Kantor KPU Kota Bekasi. TEMPO/Hamluddin

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan lembar surat suara Pemilihan Legislatif DPR RI di Kota Bekasi rusak, Selasa. Kerusakan itu tercatat berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi pada hari pertama sortir lipat surat suara pada Senin lalu.

"Berdasarkan hasil laporan tim logistik KPU Kota Bekasi, di hari pertama melakukan penyortiran dan pelipatan dijumpai sebanyak 341 surat suara yang rusak," kata Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 9 Januari 2024.

Ali menjelaskan, terdapat sekitar sembilan juta surat suara Pemilu 2024 di Kota Bekasi yang sudah mulai disortir lipat sejak Senin kemarin.

Jika ada temuan surat suara rusak, KPU Kota Bekasi bakal melaporkannya kepada KPU Republik Indonesia. Laporan itu nantinya bakal ditindaklanjuti dengan penggantian surat suara.

"Kalau nanti dijumpai ada yang rusak misalnya ada yang sobek atau bolong atau logo KPU tidak tercetak, ataupun mengkerut surat suaranya, ya kami segera melaporkan kepada KPU RI agar dilakukan penggantian," ujar Ali.

Advertising
Advertising

Kota Bekasi menerima 9 juta lembar surat suara Pemilu 2024. Ali menargetkan sortir lipat lembar surat suara itu rampung dalam 20 hari. Pada Senin kemarin, sebanyak 380 warga Bekasi dilibatkan untuk jadi petugas sortir lipat.

Jumlahnya bakal bertambah hingga maksimal 1.500 orang guna mencapai target sortir lipat selesai dalam 20 hari.

"(Sekitar) 300 (petugas sortir lipat) ini belum cukup ya, tetapi ini kan baru dimulai sehingga terlihat polanya, kecepatannya, dan kemampuannya, nanti berdasarkan evaluasi hari ini kami akan meningkatkan jumlah SDMnya (Sumber Daya Manusia)," kata Ali kepada wartawan di Gudang KPU Kota Bekasi, Senin kemarin.

ADI WARSONO

Pilihan Editor: Flyover Cisauk Beroperasi Penuh, Pengguna Jalan: Mimpi Cisauk Bebas Macet jadi Nyata

Berita terkait

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

8 menit lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

20 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

1 hari lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

2 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya