KPU DKI Targetkan Sortir Lipat Surat Suara Pemilu 2024 Selesai Akhir Bulan Ini

Kamis, 11 Januari 2024 13:07 WIB

Ratusan petugas melakukan pelipatan surat suara presiden di gudang logistik KPU Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis, 11 Januari 2024. Sekitar 2.436.059 surat suara presiden akan didistribusikan pada 20 Januari di wilayah Jakarta Timur. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menargetkan seluruh sortir lipat surat suara di DKI Jakarta akan selesai pada akhir bulan ini.

“Target kami akhir Januari selesai,” kataKetua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Astri Megatari kepada TEMPO saat dihubungi melalui pesan singkat pada Rabu, 10 Januari 2024.

Proses sortir lipat surat suara untuk Pemilu 2024 di seluruh KPU Kota/Kabupaten DKI Jakarta dilakukan sejak 2 Januari lalu. DKI Jakarta memiliki 1 juta daftar pemilih tetap atau DPT di satu kabupaten atau kota. “Jadi kalau misalnya 1 juta dikali 4 juta surat suara artinya ada sekitar 4 juta surat suara yang harus disortir lipat,” ujarnya.

Menurut Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Nelvia Gustina, penyortiran surat suara yang sedang dilakukan adalah untuk DPR RI dan DPRD DKI. Untuk surat suara Pilpres dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan dilakukan pada pertengahan Januari 2024.

Jika ada surat suara rusak, akan ada 2 kali penyortiran untuk memastikan apakah surat suara itu dapat dikategorikan rusak atau tidak. “Pertama oleh para pekerja sortir lipat kemudian di akhir akan disortir lagi untuk memastikan betul-betul golongan rusak atau tidak," ucap Nelvina.

Ihwal proses pemusnahan surat suara rusak, akan dilakukan sesuati dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPTS nomor 1395 tahun 2023. Dalam hal ini pemusnahan surat suara dilakukan dengan 3 prosedur:

Advertising
Advertising

1. Dilakukan sehari atau H-1 sebelum hari pemungutan suara.

2. Disaksikan oleh Polisi Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten atau kota.

3. Membuat berita acara pemusnahan.

Untuk proses sortir lipat surat suara, Komisioner KPU DKI Astri Megatari mengutamakan tenaga yang sudah berpengalaman bekerja di industri percetakan, dan masyarakat sekitar KPU. “Kami utamakan yang sudah berpengalaman,” kata dia.

Soal honor yang didapat setiap tenaga sortir lipat surat suara, Nelvia enggan menjawab dengan alasan sudah jadi wewenang sekretariat masing-masing KPU Kabupaten/Kota DKI. “Termasuk juga jadwal pembayaran honornya,” ucapnya.

Pilihan Editor: KPU DKI Larang Peserta Pemilu Pasang Alat Peraga Kampanye di Pohon dan Trotoar, Bakal Ditertibkan

Berita terkait

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

23 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya