Jakarta Kumuh karena Atribut Kampanye, Simak Partai Politik yang Gelontorkan Dana Besar untuk APK

Minggu, 14 Januari 2024 19:16 WIB

Kendaraan melintas di bawah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tertutup oleh alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Pemasangan APK Pemilu 2024 tersebut melanggar Peraturan KPU yang melarang pemasangan atribut partai atau caleg di fasilitas umum. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak masa kampanye diberlakukan hingga satu bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2024, pemandangan Kota Jakarta jadi kumuh akibat ramai atribut kampanye. Sebagian alat peraga kampanye (APK) itu bahkan dipasang di tempat yang bukan semestinya seperti di pohon, trotoar hingga rusun.

Baru-baru ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta merilis laporan dana awal kampanye (LADK) seluruh partai politik yang ikut dalam Pemilu 2024. Tempo merangkum beberapa partai politik yang menggelontorkan dana kampanye, baik berbentuk uang dan barang, untuk kebutuhan atribut kampanye.

1. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai ini mengeluarkan Rp 9 juta untuk pembuatan bahan atau desain dan atau alat peraga kampanye.

2. Partai Gerindra

Advertising
Advertising

Partai ini memang tidak memiliki pengeluaran dana kampanye dalam bentuk uang. Namun, dalam bentuk barang, Partai Gerindra tercatat cukup banyak mengeluarkan dana kampanyenya untuk kebutuhan atribut kampanye. Dalam LADK-nya, Partai Gerindra mengeluarkan Rp 54 juta untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dan Rp 84.800.000 untuk pemasangan alat peraga kampanye.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP

Sama seperti Partai Gerindra, PDI Perjuangan hanya mengeluarkan dana kampanye berbentuk barang, yang keseluruhannya dipakai untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum. Total pengeluaran PDIP untuk atribut kampanye mencapai Rp 494.400.000.

4. Partai Golkar

Partai Golkar mengeluarkan dana kampanye yang berkenaan dengan atribut, baik berupa uang dan barang. Dalam bentuk uang, sebanyak Rp 541.548.250 mereka keluarkan untuk pembuatan bahan atau desain dan atau alat peraga kampanye. Sementara dalam bentuk barang, sebanyak Rp 260.033.250 mereka keluarkan untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum.

5. Partai Gelora

Partai Gelora menggelontorkan dana kampanye berupa uang sebesar Rp 90 juta untuk pemasangan alat peraga kampanye partai politik. Selain itu, partai ini juga menghabiskan Rp 196.427.000 dana kampanye berupa barang untuk pemasangan alat peraga kampanye.

6. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS

PKS jadi partai dengan catatan pengeluaran dana kampanye untuk kebutuhan atribut kampanye terbesar di Jakarta, baik dalam bentuk uang dan barang. Dalam bentuk uang, PKS menghabiskan Rp 682.750.000 untuk pembuatan bahan atau desain alat peraga kampanye, serta sebanyak Rp 67.250.000 dikeluarkan untuk penyebaran bahan kampanye partai politik kepada umum. Sementara dalam bentuk barang, PKS menggelontorkan Rp 682.750.000 untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum.

7. Partai Bulan Bintang atau PBB

Partai ini melaporkan telah mengeluarkan dana kampanyenya berupa barang untuk aktivitas penyebaran bahan kampanye partai politik kepada umum. Dana kampanye yang dikeluarkan PBB untuk atribut kampanye mencapai Rp 68 juta.

8. Partai Demokrat

Untuk pembuatan bahan atau desain alat peraga kampanye, Partai Demokrat mengeluarkan Rp 245 juta. Parpol ini juga menggunakan Rp 50 juta untuk produksi iklan di media massa cetak hingga elektronik.

9. Partai Ummat

Partai Ummat menerima sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk uang untuk dana kampanyenya. Total dana yang diterima mencapai Rp 127 juta. Dalam bentuk barang, partai ini juga menerima barang hasil pembuatan bahan dan alat peraga kampanye, yang jika dinominalkan mencapai Rp 123.125.000. Dari penerimaan itu, sebanyak Rp 123.125.000 digunakan untuk pembuatan bahan dan alat peraga kampanye, serta sebanyak Rp 68.125.000 dipakai untuk pemasangan alat peraga kampanye partai politik.

Pilihan Editor: Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI

Berita terkait

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 jam lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

20 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

21 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

23 jam lalu

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

1 hari lalu

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

1 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya