TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya menambah hukuman satu tahun penjara kepada mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Penambahan hukuman ini merupakan putusan dalam persidangan di tingkat banding.

Pembacaan amar putusan tingkat banding tersebut dipimpin oleh Marsudin Nainggolan sebagai hakim ketua. Sedangkan hakim anggota terdiri dari Agung Iswanto dan Lily Solichul Mukminah da surat amar putusan dibacakan secara bergantian oleh para hakim.

"Menjatuhkan vonis hukuman enam tahun kurungan penjara kepada terdakwa Ben Brahim S Bahat dan vonis hukuman empat tahun kurungan penjara untuk terdakwa Ary Egahni," kata Marsudin Nainggolan, dalam sidang di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kamis.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya selain menjatuhkan hukuman penjara juga menjatuhkan vonis hukuman pokok kepada Ben Brahim dan Ary Egahni berupa pembayaran denda masing-masing sebesar Rp500 juta, dengan subsider kurungan penjara selama tiga bulan.

Selanjutnya, majelis hakim juga menjatuhkan vonis hukuman tambahan berupa uang pengganti kepada negara untuk Ben Brahim sebesar Rp6,5 miliar lebih.

Sedangkan untuk Ary Egahni dibebankan biaya uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar lebih, dikurangi dengan nilai aset yang telah disita sebesar Rp2,7 miliar lebih.

"Sedangkan sisa Rp241 juta digunakan untuk menambah biaya uang pengganti terdakwa Ben Brahim. Pembayaran uang pengganti tersebut paling lambat satu bulan, setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap," bebernya.

Apabila dalam satu bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Ben Brahim belum membayar uang pengganti, maka harta benda miliknya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut.

Dalam hal kedua terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama dua tahun.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga menjatuhkan vonis hukuman tambahan kepada Ben Brahim dan istrinya Ary Egahni berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun, setelah keduanya bebas dari hukuman kurungan penjara.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan akta banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Permohonan banding disampaikan oleh tim JPU KPK, pada hari Senin 18 Desember 2023. Pada hari berikutnya, yakni Selasa 19 Desember 2023, giliran kedua terdakwa yang mengajukan banding melalui penasihat hukumnya.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya menjatuhkan vonis bersalah kepada Ben Brahim beserta istrinya itu atas tuduhan dugaan korupsi dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Pilihan Editor: KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker