TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023. Survei itu berperan untuk mengukur risiko korupsi di suatu lembaga sekaligus langkah untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pencegat korupsi.

"Kami harap masalah korupsi dapat diselesaikan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat ditemui wartawan di Gedung Juang KPK, 26 Januari 2024.

Dalam acara itu, KPK mengumumkan bahwa Indeks Integritas Nasional Tahun 2023 memperoleh nilai 70,97. Angka ini, ujar Johanis, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yakni 71,94. "SPI 2023 menunjukkan tren penurunan. Secara sederhana dapat dimengerti sebagai semakin tingginya risiko korupsi di Indonesia. Harapan kami, SPI yang berikut tak seperti ini dan akan membaik lagi. Agar korupsi menurun," tuturnya.

Dia menegaskan KPK akan menindaklanjuti hasil survei ini untuk meningkatkan kinerja lembaga antirasuah itu dalam memberangus korupsi. "Kami akan melakukan upaya-upaya sesuai tugas dan melakukan pencegahan (korupsi) ke depannya," ujarnya.

SPI memiliki beberapa aspek yang dapat dinilai transparansi, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, trading in influence, pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi. Dalam acara itu, hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. "Kami berkoordinasi untuk memperkuat sistem yang dibangun," ucapnya.

Kabupaten Gianyar, Bali menjadi wilayah dengan skor SPI tertinggi pada 2023, yaitu 83. Sedangkan wilayah dengan skor terendah adalah Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, yang memperoleh skor 49.

Berdasarkan kriteria kementerian/lembaga, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi lembaga dengan indeks tertinggi yakni mencapai skor 85. Lembaga yang memperoleh skor SPI adalah Radio Republik Indonesia (RRI). Kantor media pemerintah itu mendapatkan nilai 59.

Dalam data yang dipaparkan, KPK juga menyebut mayoritas pegawai negeri, yakni sebesar 56 persen, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Padahal sikap itu dilarang.

Area survei SPI 2023 KPK ini melibatkan 639 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Survei ini total melibatkan 553.321 responden. Survei penilaian integritas mengombinasikan survei online dan tatap muka atau computer assisted personal interview (CAPI). Untuk metode online, KPK menyebar WhatsApp blast dan email blast terhadap responden terpilih dan CAPI di 131 pemda.

Pilihan Editor: MAKI Sebut Jaksa Tetap Bisa Lanjutkan Proses Pengadilan, Apapun Putusan Praperadilan Firli Bahuri