MAKI Sebut Persepsi Publik kepada KPK Makin Buruk Sejak 2019-2023

Rabu, 31 Januari 2024 10:27 WIB

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Mei 2022. Boyamin diperiksa kapasitasnya sebagai Direktur PT Bumirejo, terkait pengembangan perkara pencucian uang dengan tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif), Budhi Sarwono, dalam korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tahun 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 oleh KPK harus menjadi introspeksi diri. Sebab Indeks SPI KPK sendiri sangat merosot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Sangat jeblok,” kata dia saat dihubungi pada Minggu, 28 Januari 2024.

Berdasarkan hasil survei 2023, lembaga antirasuah itu mendapat skor Indeks SPI 76,64 sedangkan pada 2022 memperoleh skor 82,88. Survei Penilaian Integritas itu dirilis KPK pada Jumat, 26 Januari 2024 untuk mengukur risiko korupsi sekaligus menjadi rekomendasi perbaikan sistem pencegat korupsi.

Menurut Boyamin, hasil survei tahun kemarin adalah akibat dari rangkaian peristiwa yang terjadi sejak 2019. Hal ini Sehingga membuat persepsi publik juga makin buruk terhadap kinerja KPK. “Saya selalu mengulang, ini dimulai dari UU revisi KPK,” kata dia.

Ia menganggap aturan itu disahkan atas kehendak DPR atau pemerintah untuk melemahkan KPK. Masyarakat pun seolah-olah menganggap ada kepentingan politik di sana. Padahal sejak awal reformasi KPK dilahirkan untuk mengawasi pemerintahan, tata kelola menjadi baik dan lembaga makin menguat.

Pada akhirnya, justru terlihat ada sejumlah kasus besar di penghujung tahun 2023 kemarin. Misalnya, kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, kasus Base Transceiver Station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika, isu food estate yang kini dianggap gagal. Bahkan pimpinan KPK yang saat ini menjadi kontroversi karena melanggar kode etik.

Advertising
Advertising

MAKI menilai berbagai peristiwa itu menunjukkan pemerintah tidak memiliki tata kelola yang baik, tapi makin buruk dan ugal-ugalan. Hal itu juga berimbas pada KPK sebagai salah satu lembaga hukum.

Oleh karena itu, Bonyamin mengimbau perlu adanya penguatan kembali di KPK sehingga persepsi publik berubah kembali jadi positif. “Tata kelola yang baik itu mampu mencegah tiris dan rembes. Nah kita mencegah bocor aja enggak bisa,” ujarnya.

Pilihan Editor: Cerita Aiman Witjaksono saat HP Disita Polisi dan Khawatir Identitas Narasumber: Tahan Saja Saya

Berita terkait

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

48 menit lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Istri akan Penuhi Panggilan KPK soal LHKPN Janggal Hari Ini

KPK juga akan mengklarifikasi eks Kepala Bea Cukai Purwakarta itu soal kepemilikan saham sebuah perusahaan.

Baca Selengkapnya

Aliran Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo dari Bayar Biduan, Parfum, Sunatan Cucu, hingga Cicilan Alphard

55 menit lalu

Aliran Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo dari Bayar Biduan, Parfum, Sunatan Cucu, hingga Cicilan Alphard

Aliran korupsi Syahrul Yasin Limpo dibongkar sejumlah saksi dalam persidangan mulai untuk bayar biduan, skincare, sunatan cucu, hingga cicilan Alphard

Baca Selengkapnya

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

2 jam lalu

ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir

Pada 2023. ICW mencatat ada 791 kasus korupsi, 1.695 tersangka dan kerugian negara Rp 28,4 triliun.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

1 hari lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 hari lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 hari lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya