TEMPO.CO, Jakarta - KPK menjadwalkan pemanggilan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono di Gedung Merah Putih untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan telah melayangkan panggilan kepada keduanya. "Khusus untuk besok, Jumat, 2 Februari 2024 kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Siodarjo dan Kepala BPPD Sidoarjo," ucapnya pada Kamis, 1 Februari 2024.

Ahmad dan Ari akan diperiksa dalam kasus pemotongan insentif ASN Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. KPK sudah menahan satu tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 25 Januari 2024 lalu. Ia adalah Siska Wati, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum BPPD Pemkab Sidoarjo.

KPK menyita uang tunai sekitar Rp 69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sekitar Rp 2,7 miliar pada 2023. Menurut seorang penegak hukum di KPK, Siska merupakan orang kepercayaan Muhdlor. "Satu kepala bagian yang jadi tersangka. Dia orang kepercayaan bupati itu, bagian eksekutornya yang motong-motong anggaran," ujar seorang penegak hukum di KPK kepada TEMPO pada Ahad, 28 Januari 2024.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengonfirmasi dalam konferensi persnya bahwa uang yang dipungut Siska Wati digunakan oleh Kepala BPPD dan bupati. Oleh karena itu, Muhdlor akan ditanya soal hasil temuan tim penyidik. Apabila terbukti bersalah, dia dapat dijerat Pasal 55 KUHP.

KPK telah melakukan penggeledahan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya di Pendopo Delta Wibawa, Kantor BPPD, rumah bupati Sidoarjo, dan kediaman pihak terkait lainnya pada Selasa, 30 Januari 2024 lalu.

Saat itu, tim penyidik menemukan barang bukti, antara lain berupa berbagai dokumen dugaan pemotongan dana insentif, alat elektronik, dan 3 unit mobil. Tak terkecuali temuan uang bernilai mata uang asing.

Namun, KPK belum bisa menyebutkan jumlah nominalnya karena harus memastikan penggunaan uang tersebut kepada yang bersangkutan. "Belum bisa kami sampaikan, karena butuh konfirmasi. Kaitannya uang itu apa? Apakah nanti juga dilakukan penyitaan, dan seterusnya. Jadi ditunggu dulu," ucapnya.

Selain Muhdlor dan Ari, KPK sudah melakukan penangkapan sekaligus pemeriksaan terhadap 11 orang pegawai negeri. Namun, saat hendak memeriksa Muhdlor daan Ari, penyidik mengaku tidak mengetahui keberadaannya.

Pilihan Editor: TNI Sebut 1 Prajurit Meninggal Akibat Tembakan KKB OPM di Kantor Bupati Intan Jaya Hoaks