TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Senin pagi dimulai dari koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan desak Polri proses hukum pelaku intimidasi di Universitas Trilogi Jakarta. Mereka menuntut proses hukum terhadap pelaku harus sampai ke akar-akarnya dalam waktu 1×24 jam.

Berita terpopuler lain adalah KKB OPM bakar Puskesmas Omukia Kabupaten Puncak Papua, Sabtu siang. Dalam kontak tembak di lokasi tersebut, TNI-Polri tangkap 3 orang KKB, satu di antaranya tewas.

Berita terpopuler selanjutnya adalah rapat konsolidasi mahasiswa di Balai Warga Universitas Trilogi didatangi 15 orang preman. Para preman tersebut menuntut agar rapat konsolidasi segera dibubarkan karena pembahasan pemakzulan Presiden Jokowi dianggap sebagai penghasutan dan mengganggu ketertiban.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Senin, 5 Februari 2023:

1. Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polri Proses Hukum Pelaku Intimidasi di Universitas Trilogi Jakarta

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak DPR dan Komnas HAM untuk meminta Kapolri segera memproses hukum pelaku intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap penyelenggara dan peserta rapat konsolidasi mahasiswa di Balai Warga Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan. Mereka menuntut proses hukum terhadap pelaku harus sampai ke akar-akarnya dalam waktu 1×24 jam.

"Termasuk dalang atau aktor intelektualnya secara transparan dan akuntabel," kata salah satu anggota koalisi dari Centra Initiative Al Araf pada Minggu, 4 Februari 2024. Selain Centra Initiative, Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri atas LBH Jakarta, PBHI, Lokataru, Imparsial, dan KontraS. Tidak hanya Kapolri, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan turut mendesak Bawaslu memeriksa segala bentuk dugaan keberpihakan alat-alat perlengkapan negara dalam kontestasi Pilpres 2024.

Sebelumnya, peristiwa intimidasi dan tindakan kekerasan dilakukan oleh sejumlah preman pada Sabtu, 3 Februari 2024. Tepatnya, pada saat sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok lainnya menggelar rapat konsolidasi bertajuk “Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi)” di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan.

Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindakan kriminal atau premanisme biasa. Represi terhadap konsolidasi mahasiswa yang membahas wacana pemakzulan Presiden Jokowi harus dipandang sebagai tindakan yang sarat muatan kepentingan kekuasaan.

"Bahkan kuat dugaan bahwa tindakan ini didalangi atau setidak-tidaknya direstui oleh pihak yang berkepentingan," kata Al Araf dalam keterangan resmi, Ahad, 4 Februari 2024.

Menurutnya, isu pemakzulan presiden merupakan wacana yang secara organik lahir sebagai respons publik terhadap sejumlah kegaduhan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meratakan jalan bagi anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Dalam hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menduga relasi nepotisme kekeluargaan dan serangkaian pelanggaran etik eks Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi faktor bagi mulusnya jalan Gibran menuju kontestasi Pilpres 2024. Selain itu, berbagai tindak tanduk presiden beserta jajaran di bawah yang cenderung berpihak kepada salah satu pasangan calon juga memperkuat wacana pemakzulan. Oleh karenanya, menjadi wajar apabila isu pemakzulan ini mencuat di ruang publik. Terlebih, berbagai sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi di Indonesia ramai-ramai mengkritik buruknya demokrasi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Tidak hanya itu, peristiwa intimidasi dan tindakan kekerasan tersebut menunjukkan represi terhadap ekspresi, terutama ekspresi politik warga semakin meningkat jelang perhelatan Pilpres 2024. Ia mencontohkan kriminalisasi terhadap Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono; intimidasi pentas teater Butet Kertaredjasa, hingga beringasnya anggota TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap Relawan Ganjar-Mahfud. Bahkan dugaan intimidasi kepada perusaahaan mobil untuk kampanye Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin menimbulkan prasangka ketidaknetralan negara.

Menurutnya, aparat penegak hukum, khususnya Polri seharusnya proaktif menanggapi peristiwa ini dengan melakukan pengusutan. Polri harus mampu mengungkap kasus ini bukan hanya di level pelaku lapangan, melainkan seluruh pihak yang mendalangi atau menjadi aktor intelektual juga harus diungkap dan diproses hukum.

Halini menjadi penting di tengah melemahnya kepercayaan publik kepada negara, termasuk di dalamnya Polri, lantaran berbagai dugaan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon. Ia mengatakan ketidakmampuan dan/atau keengganan Polri dalam mengungkap represi ini hanya akan memperkuat dugaan bahwa Polri merupakan bagian dari mata rantai instrumen politik yang digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Selanjutnya KKB OPM bakar Puskesmas Omukia dan Erobaga...

<!--more-->

2. KKB OPM Bakar Puskesmas Omukia Kabupaten Puncak Papua, TNI-Polri Tangkap 3 Pelaku

Kapolres Puncak, Papua Tengah, Kompol I Nyoman Punia mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa Puskesmas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, telah menjadi sasaran pembakaran oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Kepala Air pimpinan Jacky Murib. Menurutnya, aksi tersebut terjadi saat personel aparat TNI-Polri sedang melaksanakan patroli gabungan pada Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 12.11 WIT.

“Suara tembakan terdengar dari belakang Puskesmas Omukia dan terjadi kontak tembak antara personel TNI-Polri dan kelompok KKB wilayah Kepala Air,” ujar Kompol I Nyoman Punia dalam keterangan resmi, Ahad, 4 Februari 2024.

Dia berkata dalam pengejaran yang dilakukan, Polri-TNI menangkap satu anggota KKB yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Ilaga. “Warinus Murib, seorang anggota KKB tewas dalam kejadian. Dua orang lainnya, AM dan DK diduga merupakan anggota KKB kelompok Numbuk Telenggen,” ujarnya.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno merincikan barang bukti yang berhasil disita oleh aparat selama pengejaran. “Dari tadi malam kami bersama-sama dengan Satgas TNI-Polri yang ada di Ilaga telah melakukan pengejaran dan penegakan hukum," katanya.

Dia menuturkan pihaknya berhasil menangkap tiga orang KKB beserta barang bukti satu pucuk senjata api jenis mouser; dua pucuk senapan angin; satu lembar bendera BK; satu unit handphone; satu magazen jenis SS1 dan 17 butir amunusi kaliber 5,56. Menurutnya, dari tiga KKB didapati satu KKB dalam keadaan tewas, sedangkan dua orang KKB lainnya dalam keadaan terluka.

Selain itu, beberapa jam setelah kejadian, tepatnya pukul 20.15 WIT, KKB melakukan pembakaran gedung puskesmas di Erobaga. Kepala Operasi Damai Cartenz (Ka Ops), Kombes Pol. Faizal Ramadhani menegaskan komitmen untuk terus mengejar KKB yang melakukan gangguan Kamtibmas, termasuk pembakaran Puskesmas.

“Kami akan terus melakukan pengejaran terhadap KKB di Ilaga yang selama ini melakukan gangguan Kamtibmas berupa pembakaran puskesmas dan lain-lain. Apabila ada masyarakat yang memiliki informasi terkait KKB di Ilaga, jangan segan untuk memberi informasi kepada kami,” kata Faizal.

Selanjutnya Lokataru menduga intimidasi di Universitas Trilogi Jakarta dilakukan pendukung capres...

<!--more-->

3. Intimidasi di Universitas Trilogi Jakarta, Lokataru: Diduga Pendukung Prabowo-Gibran

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengungkapkan adanya intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap penyelenggara dan peserta rapat konsolidasi mahasiswa di Balai Warga Universitas Trilogi, Jakarta. Intimidasi dan tindakan kekerasan dilakukan oleh sejumlah preman pada 3 Februari 2024.

"Bentuk pelanggaran terhadap kebebasan sipil untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi," ujar Delpedro dalam keterangan resmi, Ahad, 4 Februari 2024. Dia berkata sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok lainnya merencanakan rapat konsolidasi bertajuk “Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi)” di Universitas Trilogi. Namun, beberapa jam sebelum pelaksanaan, kegiatan tersebut dilarang oleh pihak kampus.

Menurutnya, ruangan yang akan digunakan pun dikunci. Hal itu dilakukan mengikuti kebijakan kampus untuk mengunci semua ruangan dan tidak memberikan izin penggunaan ruang. Walhasil, lokasi rapat konsolidasi harus dipindahkan ke luar area kampus dan akhirnya disetujui untuk dilaksanakan di Balai Warga.

Delpedro berkata pada pukul 22.30 WIB, sekitar 15 orang preman mendatangi lokasi rapat konsolidasi dan merangsek masuk ke dalam Balai Warga. Para preman tersebut menuntut agar rapat konsolidasi segera dibubarkan karena pembahasan pemakzulan Presiden Jokowi dianggap sebagai penghasutan dan mengganggu ketertiban.

Preman tersebut menuntut untuk segera mengganti judul diskusi, menghentikan rencana demonstrasi pemakzulan Jokowi, dan mengancam akan melakukan kekerasan jika rapat konsolidasi dan demonstrasi tetap dilanjutkan. "Seorang preman melakukan kekerasan fisik terhadap salah satu panitia rapat konsolidasi dari mahasiswa Universitas Trilogi yang sedang berjaga di depan pintu gerbang Balai Warga," ujarnya.

Delpedro menuturkan selama berjalannya rapat konsolidasi, para preman terus memantau dan melakukan intervensi untuk diselesaikan secepatnya dan jika tidak selesai hingga pukul 23.30 WIB, maka akan dibubarkan secara paksa.

Para preman berjaga-jaga di depan gerbang Balai Warga dan menyebar di sekitar lokasi hingga akhirnya rapat konsolidasi harus diakhiri pada pukul 23.30 WIB. "Hingga saat ini belum diketahui siapa yang mendalangi pengerahan preman dan intimidasi tersebut," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang didapatnya melalui penelusuran media, diketahui bahwa para preman yang terlibat diduga merupakan pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, kata dia, patut diduga ada upaya penggalangan kekuatan melalui tangan-tangan pihak lain untuk mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap diskusi-diskusi yang membahas kritik terhadap Presiden Jokowi.

Pasalnya, bukan kali ini saja terjadi intimidasi dan serangan terhadap kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi di kampus. Setelah berbagai intimidasi dan peretasan terhadap mahasiswa pada 2023, baru-baru ini Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo dan sivitas akademika UI lainnya diintimidasi ihwal sikap mereka yang menyuarakan pesan kritik untuk Presiden Jokowi.

Intimidasi yang datang dari aparat tersebut meminta para akademisi UI untuk tidak menyampaikan petisi tersebut. Petisi yang diajukan oleh sejumlah akademisi di berbagai kampus lainnya juga dituduh sebagai gerakan partisan, politik praktis dan kepentingan elektoral lainnya.

Menurut dia, tuduhan-tuduhan itu justru datang dari orang-orang di dalam pemerintahan yang kemudian didukung oleh para pendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Purbasangka dan pelabelan yang dilakukan oleh orang-orang di pemerintahan terhadap gerakan moral dan sikap kritis akademisi yang mengkritik Presiden Jokowi soal situasi politik saat ini merupakan tindakan yang berbahaya bagi demokrasi.

Pilihan Editor: Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi