Kampus-Kampus Kompak Bersuara, Eks Koordinator KontraS: 1998 Bisa Terulang

Senin, 5 Februari 2024 16:22 WIB

Sejumlah Sivitas Akademika dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan pernyataan sikap di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 5 Februari 2024. Sivitas Akademikan dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah menyampaikan pernyataan sikap bertajuk "Seruan Ciputat" yang berisi mendesak Presiden Jokowi dan para aparat pemerintah, termasuk TNI-Polri agar bersikap netral, mendesak penyelenggara Pemilu 2024, yakni KPU, Bawaslu dan DKPPagar bekerja profesional dan bertanggungjawab, dan mendesak agar pengelolaan demokrasi, tidak sekedar dipandang sebagai aturan tertulis. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andryani, menilai demonstrasi besar seperti Mei 1998 bisa terulang jika pemerintah tak mendengar kritik dari masyarakat dan kampus-kampus.

"Kalau pemerintah, penguasa hari ini tidak memperhatikan suara suara kritik, masukan, dari publik, dari sivitas akademica, dari kampus, serta mahasiswa mungkin bisa terjadi lagi," kata dia saat berbincang di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Senin 5 Februari 2024.

Dalam beberapa hari terakhir, berbagai civitas academica di Indonesia menyatakan sikap dan kekecewaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap tidak netral. Menurut Yati, pemerintah harus menganggap serius sikap kelompok akademikus ini.

Yati menilai semua suara dari kampus seakan tidak dianggap serius oleh pemerintah. Ia mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hanya meresponsnya dengan menyatakan kritik-kritik ini bagian dari hak demokrasi.

“Tidak ada penjelasan yang tegas. Lalu bagaimana mereka menindaklanjuti pandangan atau kritik dari masyatakat luas," ujarnya.

Advertising
Advertising

Yati mengkritik pula tudingan yang menyebut pergerakan berbagai civitas academica ini sebagai dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden. "Inget ini elemennya bukan hanya mahasiswa, tapi ada guru besar, kampus dan masyarakat harusnya pemerintah tidak langsung menyebut ini adalah partisan," ujarnya.

Ia mengklaim pergerakan yang dilakukan kampus-kampus berlandaskan moral dan kondisi bangsa saat ini. "Ini harus dilihat sebagai sebuah aktivitas gerakan murni yang lahir dari landasan moral, landasan etik yang dilandasi kecintaan pada bangsa ini agar situasi situasi kekerasan dan chaos serta tragedi 98 tidak terulang lagi," kata dia.

Jika tetap tidak didengar, Yati percaya para mahasiswa dan sivitas akademica serta masyarakat akan terus bergerak. "Kami akan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak diam terhadap situasi saat ini karena yang kami suarakan adalah kepentingan masyarakat kedepan dan negeri," ujarnya.

Pilihan Editor: Sebelum Gelar Pernyataan Sikap, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Mengaku Diintervensi

Berita terkait

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

11 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus

12 jam lalu

Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus

Mahasiswa Undip Semarang mengaku telah berdiskusi dan memberikan kritik kepada pihak kampus soal permasalahan Uang Kuliah Tunggal alias UKT.

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

12 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

14 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

14 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

15 jam lalu

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

17 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

17 jam lalu

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

18 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

18 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya