Ditantang Hotman Paris, Ketua NCW Klaim Ada 22 Perusahaan Terafiliasi Raffi Ahmad yang Diduga Terlibat Pencucian Uang

Selasa, 6 Februari 2024 18:24 WIB

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memamang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna kembali buka suara atas dugaan pencucian uang yang melibatkan selebritas Raffi Ahmad.

"Hingga saat ini kami temukan ada 22 perusahaan terafiliasi dengan RANS atau Raffi Ahmad," kata Hanifa saat dihubungi Tempo, Selasa, 6 Februari 2024.

Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi bantahan Raffi dan kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, kemarin. Hanifa mengklaim NCW sedang mengusut 22 perusahaan yang diduga menerima aliran dana dari sejumlah koruptor. Dengan demikian, puluhan perusahaan itu diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Lagi kami dalami. Enggak mau asal tuduh. Kami review, kami lihat prosesnya, tempus dan locusnya. Kalau sesuai, kami teruskan," ujarnya.

Hanifa juga menanggapi tantangan Hotman Paris untuk membuktikan keterlibatan Raffi Ahmad dalam pencucian uang hasil korupsi para koruptor. Dia mengaku tak ambil pusing soal tantangan Hotman itu.

"Dalam proses hukum, tidak ada tantang menantang. Enggak ada debat mendebat. Hukum itu kan mencari kebenaran dan dibuktikan. Jika memang dugaan ini mengarah ke TPPU, cukup saksi, bisa disampaikan ke aparat penegak hukum. Untuk apa berdebat?" ucapnya.

Hanifa juga minta akun TikTok yang mengatasnamakan dirinya segera ditutup. Akun tersebut menyebarkan konten hoax atas sikapnya terhadap kasus ini. Dia memperingatkan admin akun tersebut agar segera menutupnya. "Kalau enggak, nanti kami lakukan proses hukum," ucapnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Raffi Ahmad membantah pernyataan National Corruption Watch (NCW) yang menuduhnya terlibat pencucian uang. "Hal itu tidak benar," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Menurut Raffi, klarifikasi ini bertujuan mempertegas dan memberikan keyakinan kepada masyarakat serta klien yang mempertanyakan isu tersebut. "Kalau berita yang menyesatkan jangan lah. Tapi memang tidak ini benar," tuturnya.

Raffi ingin menjaga kredibilitas dirinya dan perusahaan yang sedang dibangun, agar dapat berjalan lancar. Dia menyebut semua tuduhan NCW sama sekali tidak berdasar.

Dia mengatakan, jika memang memiliki bukti silakan adukan kasus ini ke pihak berwajib. "Saya dituduh melakukan pencucian uang, membuka kasino, judi online, itu semua tidak benar," katanya.

Raffi Ahmad mengklaim semua materi yang dihasilkan selama ini merupakan hasil kerja keras 25 tahun menjadi artis dan ditambah beberapa tahun ini ia mendirikan sejumlah usaha.

"Saya kerja dari usia 13 tahun. Sampai detik ini uangnya ditabung. Dalam enam tahun terakhir mendirikan perusahaan," ujarnya.

Kuasa hukum Raffi Ahmad, Hotman Paris Hutapea, turut menantang National Corruption Watch (NCW) yang diduga pertama kali menyebarkan isu kliennya terlibat pencucian uang. Dia meminta agar NCW dapat membuktikan tudingannya."Kalau memang ada buktinya, itu orang pasti udah lapor ke KPK atau ke mana. Berkoar-koar aja berani," ujar Hotman.

Pilihan Editor: Aiman Witjaksono Ajukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan, Gugat Kapolri hingga Kapolda Metro Jaya

Berita terkait

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

7 jam lalu

Kejati Tahan Pejabat DKP Banten untuk Dugaan Korupsi Proyek Breakwater Cituis, Ini Arti Pemecah Gelombang

Kejati Banten menahan pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek breakwater Cituis.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

16 jam lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

1 hari lalu

KPK Tetapkan Bekas Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka TPPU

Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

1 hari lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

1 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

1 hari lalu

Cerita Gus Muhdlor Pindah Mendukung Prabowo Setelah OTT KPK

Momentum pindah dukungan Gus Muhdlor saat pilpres ditengarai dipengarui kasus korupsi yang menjeratnya.

Baca Selengkapnya

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

1 hari lalu

Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit

Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.

Baca Selengkapnya

Sidang Praperadilan Panji Gumilang Soal TPPU, Hadirkan Saksi dari Polisi dan Ahli

1 hari lalu

Sidang Praperadilan Panji Gumilang Soal TPPU, Hadirkan Saksi dari Polisi dan Ahli

Tim penasihat hukum menganggap prosedur penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang tidak sah karena tidak menerima SPDP.

Baca Selengkapnya

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

1 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh Bekas Hakim MA, Korupsi hingga Penggunaan Identitas Palsu

Terdakwa Hakim MA, Gazalba Saleh, telah mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

1 hari lalu

Bea Cukai jadi Sorotan, CITA Sarankan Sejumlah Langkah Perbaikan

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyoroti kritik publik terhadap Ditjen Bea Cukai belakangan ini.

Baca Selengkapnya