TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana yang tergabung pada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Masyarakat Sipil, menegaskan pelaporan dugaan korupsi pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak ada hubungan dengan pemilihan umum atau pemilu 2024.

Dia berkata sebelum membawa kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan Masyarakat Sipil sudah membuat laporan sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 41 UU Tindak Pidana Korupsi soal peran serta masyarakat.

"Kami dalam posisi menjalankan ketentuan itu hari ini bahwa ketika laporan itu disampaikan maka kami berharap ada tindak lanjut terkait dengan substansi dokumen yang kami serahkan," kata Kurnia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2024.

Dengan adanya laporan ini, Kurnia berharap KPK segera menindaklanjutinya. Dia berharap lembaga antirasuah ini bekerjasama dengan The Group of States against Corruption (GRECO) dari Uni Eropa yang sudah lebih dulu menyelidiki kasus dugaan korupsi penyediaan pesawat Mirage 2000-5 di Kemenhan.

Sebab, menurut dia, kerjasama antara KPK dengan lembaga anti korupsi maupun lembaga hukum di luar negeri sudah pernah dilakukan. Kurnia mencontohkan, kasus korupsi KTP elektronik dan kasus korupsi Garuda.

"Menurut kami KPK sangat punya baik SDM maupun pengalaman untuk mengadakan kerjasmaa prosos penegakan hukum untuk memverifikasi kebenaran dari berita selama ini," ujarnya.

Hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan yang terdiri atas beberapa organisasi, di antaranya Imparsial, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan berupa penerimaan suap atau gratifikasi (kickback) oleh penyelenggara negara di Kemenhan," kata Koordinator Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani.

Pilihan Editor: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Mirage oleh Kemenhan ke KPK