Terjadi Penggelembungan Suara, Pakar Keamanan Data Siber: Laman KPU Tidak Memiliki Fitur Error Checking

Kamis, 15 Februari 2024 19:23 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, serta dua komisioner KPU lainnya menunjukkan ruang yang menampilkan hasil penghitungan sementara suara capres-cawapres di Gedung KPU lantai II, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

TEMPO.CO, Jakarta - Kejanggalan hasil penghitungan suara pada situs pemilu2024.kpu.go.id pada salah satu tempat pemungutan suata atau TPS karena laman tersebut tidak memiliki fitur error checking,

Seperti kejanggalan di TPS 013 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, karena jumlah suara yang dimasukkan ke dalam sistem berbeda dengan lembar C1 dengan selisih sampai 500 suara.

Beberapa data yang tampil di situs KPU tersebut juga berbeda dengan form C1, seperti jumlah DPT serta jumlah suara sah. Pada situs KPU, TPS tersebut terdapat 301 jumlah pengguna dalam sedangkan form C1 tertulis jumlah pemilih dalam DPT adalah 236, hal ini sesuai dengan surat suara yang di terima oleh TPS tersebut, yaitu 241 surat suara.

"Keanehan lainnya, jumlah suara sah di situs KPU hanya tertera 2 suara, sedangkan di form C1 sejumlah 202 suara, padahal pada baris jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah betul sejumlah 204 suara sesuai dengan form C1-nya," kata pakar keamanan data siber Pratama Persadha dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun yang lebih memprihatinkan adalah jumlah perhitungan suara pemilihan presiden, di mana jumlah suara untuk paslon 02 Prabowo-Gibran jumlah suara yang diperoleh tertulis di situs KPU adalah 617 suara, kelebihan 500 suara dari yang seharusnya adalah 117 suara seperti yang tertera pada form Plano C1.

Advertising
Advertising

Jika dilihat pada data TPS tersebut, Pratama menduga sistem entry data yang dipergunakan KPU tidak memiliki fitur error checking, padahal mudah saja dimasukkan saat melakukan pembuatan sistem.

"Sehingga kesalahan memasukkan data baik disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat terjadi," terang Pratama.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC menjelaskan jika dilakukan error checking pada saat entry, sistem akan menolak jika jumlah perolehan suara pemilihan presiden di atas jumlah suara yang sah.

"Sistem juga akan menolak jika penjumlahan jumlah suara sah ditambah surat suara tidak sah tidak sama dengan baris jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah," ujar Pratama.

Menurutnya, Ini hanya contoh kesalahan di salah satu TPS, sebab siapapun pemenang kontestasi politik ini merupakan pilihan terbaik bangsa Indonesia.

"Akan tetapi hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, karena rawan untuk menjadi kesalahan," ujar Pratama.

Karena itu diimbau seluruh masyarakat Indonesia yang bisa mengakses hasil perhitungan suara di TPS masing-masing untuk mengecek di website infopemilu2024.kpu.go.id.

"Kemudian pilih TPS dan cek hasil perhitungan suaranya, pastikan bahwa hasil yang ditampilkan di situs KPU tersebut sama persis dengan suara yang ada di TPS," ucap Pratama.

Saat dikonfirmasi Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengatakan bahwa berdasarkan pembacaan pada sistem Sirekap memang ada sedikit error karena huruf 'X' terbaca '5' atau '8' sehingga ketika kurang dari 100 suara harus disilang di depannya.

"Itu terbaca oleh sistem menjadi angka 5 atau 8. Nah, kemudian sudah kita koreksi. Nah ini berusaha dilihat prosesnya sehingga nanti akan sesuai antara yang difoto dengan yang upload," kata Willi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok Sulastio mengatakan sistem Sirekap tidak dipergunakan untuk basis rekap.

"Kami punya aplikasi real count dan C, hasil yang diperoleh PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), nanti kita cek pada saat sebelum rekap. Sirekap itu tidak dipergunakan untuk basis rekap, yang dipergunakan manual," kata Sulastio.

Pilihan Editor: Suara Prabowo-Gibran 86 Ditulis 886 di TPS Ciputat Tangsel, Bawaslu: Salah Tulis Saja

Berita terkait

Budi Arie Jawab Kekhawatiran Soal Keamanan Data Starlink

5 jam lalu

Budi Arie Jawab Kekhawatiran Soal Keamanan Data Starlink

Starlink sudah resmi dipakai di Indonesia, tapi keamanan data pribadi pengguna diduga belum terjamin.

Baca Selengkapnya

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

10 jam lalu

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

12 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

14 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

16 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

Bacaan putusan dismissal hingga siang ini, MK sudah menolak mengabulkan permohonan sengketa Pileg dari PDIP dan PPP.

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

21 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

1 hari lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

1 hari lalu

Jelang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada 2024, Bawaslu Lakukan Ini

Bawaslu meminta pengawas pemilu berkoordinasi di setiap tingkatan kepada KPU serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

1 hari lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya